Masalah Dana karena Regulasi Minim

ANGGOTA Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), Robert J Kardinal, mengatakan terdapat persoalan regulasi dalam pelaksanaan otsus Papua.

"Karena otsus kan ada 9 PP, sampai sekarang saja baru keluar 3 PP, sedangkan PP pembahasan anggaran belum keluar dan ini menyebabkan pemda suka-suka saja dalam menyusunnya sehingga amanat UU tidak bisa jalan," ungkap Robert kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, diinformasikan bahwa BPK menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana otsus Papua dari 2011 hingga 2017. Temuan BPK tersebut dilaporkan ke Tim Otsus Papua DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada Senin (5/3).

"Tabel laporan itu masih kita periksa. Secara umum BPK sampaikan bahwa penyalahgunaannya seperti ada pekerjaan yang sudah dilakukan, tapi anggarannya belum dibayar karena kas kosong, menunggu transfer. Ada yang kelebihan bayar. Ada yang karena pemotong-an, tetapi mereka sudah telanjur tender," ujar Robert.

Anggota Fraksi Partai Golkar itu menambahkan DPR akan akan mengundang Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, juga BPK untuk membahas persoalan tersebut.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut BPK baru menyerahkan laporan hasil audit dana otsus Papua dan Papua Barat untuk tahun 2010 yang selesai di 2011. Di situ disebut potensi dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan mencapai Rp152 miliar pada 2010.

Fadli belum mau menyebut apakah ada indikasi korupsi dalam penyalahgunaan dana tersebut.

"Ini masih early data, kita minta untuk hasil audit BPK pada tahun-tahun berikutnya," pungkasnya.(Nov/X-11)