Pilkada 2018 tidak Setegang DKI

PEMILIHAN Kepala Daerah 2018 tidak akan setegang pilkada DKI Jakarta tahun lalu. Hal itu karena peta koalisi parpol dalam pilkada 2018 yang tidak seperti polarisasi pilkada DKI Jakarta.

Demikian dikatakan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie. "Jadi, polarisasi DKI tampaknya enggak berlanjut ke Jawa Barat apalagi ke 17 provinsi lain, polarisasinya beda dengan DKI, jadi kekhawatiran mengenai emosi polarisasi itu tidak terbentuk," ucap dia dalam diskusi bertajuk Peta Politik Indonesia 2018: Kiprah ICMI dalam Tahun Politik, di Kantor Operasional ICMI, Jakarta, kemarin.

Jika polarisasi tersebut berlanjut, terutama dengan melihat dua poros yang sama seperti pada pilkada DKI Jakarta, hal itu tidak akan sehat bagi persatuan bangsa. Terlebih, lanjut dia, akan berpengaruh pada efek psikologis yang tidak baik bagi masyarakat.

Meskipun demikian, dirinya tetap mengingatkan masyarakat tidak terpengaruh oleh emosi dan upaya memecah belah, terutama dengan isu yang menyebar kebencian dan perpecahan.

"Yang harus kita waspadai ialah dampak di medsos, kebebasan bikin semua orang jadi wartawan sendiri-sendiri dan tampilkan kekerasan verbal yang destruktif," ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Sayangnya, isu SARA yang berpotensi memecah belah bisa dipastikan selalu ada dalam politik. Tidak hanya di Indonesia, isu ini pun dikatakan Jimly menjadi masalah di negara-negara maju, seperti Amerika.

Meskipun demikian, yang terpenting ialah masyarakat harus bisa menyikapinya dengan baik. "Kalau aman, Insya Allah pemilu serentak akan aman dan antarkan tahapan bangsa kita secara lebih pasti ke depan," imbuhnya.

Jimly mengimbau para calon kepala daerah dan masyarakat tidak menggunakan media sosial untuk saling menghujat dan menebar kebencian dalam tahun politik 2018. "Lebih baik media sosial dijadikan media sosialisasi program politik setiap calon," ujarnya.

Politisasi agama

Anggota Dewan Kehormatan ICMI, Fuad Amsyari, mengatakan politisasi agama merupakan hal yang dilarang dalam Islam.

"Agama dan politik tidak dapat dipisahkan sebab politik adalah bagian integratif dari ajaran agama Islam. Meski demikian, dalam Islam tidak dibenarkan adanya politisasi agama," jelas Fuad dalam Seminar Nasional Mencari Kesepakatan tentang Makna Politisasi Agama yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (4/3) malam.

Fuad mengatakan, dalam berpolitik, Islam menjadi pijakan utama, aspek politik dalam Islam berasal dari Alquran dan sunah.

Dia menekankan bahwa Islam tidak bisa lepas dari sebuah tatanan kehidupan bernegara. "Melalui proses politik pula rasul menjadi kepala negara Madinah. Hal ini sudah menjelaskan kalau memang Islam memberikan ajaran politik," jelas dia.

Namun, dia menegaskan yang terlarang dalam agama Islam ialah politisasi agama. "Mengelabui orang beragama untuk kepentingan politik, itulah politisasi agama," pungkas Fuad.(Ant/X-4)

#PILKADA