Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH akan membuka 200 ribu lowongan untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) di 2018. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah PNS yang memasuki masa pensiun tahun ini.
"Penerimaan (CPNS 2018) kita berpatokan pada jumlah yang pensiun. Mereka yang pensiun mencapai 200 ribu lebih. Jadi, kita ambil maksimumya tidak boleh lebih dari 200 ribu," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-Rebiro) Asman Abnur seusai peluncuran Sistem Penerbitan Izin Online dan Multimoda (Spionam), e-ticketing, dan e-tilang, di Jakarta, kemarin.
Dalam rekrutmen tahun ini, terang dia, pemerintah menggunakan sistem minus gros. Artinya, jumlah CPNS yang diterima disesuaikan dengan PNS yang pensiun.
Selain itu, perekrutan juga diprioritaskan kepada calon berpendidikan dan berkemampuan mumpuni. Hal itu penting untuk mendukung sistem e-government yang diterapkan di masa depan. "E-government akan memaksimumkan fungsi seseorang dan meminimumkan ketergantungan kepada orang," ungkapnya.
Pada rekrutmen kali ini, lanjut Asman, pemerintah akan memrioritaskan bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang itu dinilai sangat penting mengingat jumlah tenaga yang tersedia masih belum mencukupi. Selama ini, guru dan dokter pada umumnya menumpuk di perkotaan. Sering kali di desa dan daerah terpencil kekurangan guru dan dokter.
"Kalau kita bilang (guru dan dokter) cukup, belum. Namun, kita melihat dari segi penyebaran: banyak menumpuk di kota, tetapi daerah terpencil kita kekurangan," ungkapnya.
Di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memperingatkan agar CPNS Kemenkum dan HAM jangan sampai terlibat narkoba. "Narkoba itu musuh bangsa dan di dalam LP yang paling banyak saat ini ialah karena narkoba. Karena itu, anak-anak yang baru ini jangan sampai terpengaruh itu (narkoba)," tegas Yasonna seusai Orientasi dan Pembekalan CPNS Kemenkum dan HAM di Makassar, Sabtu (3/3).
Untuk memastikan hal tersebut, pihaknya akan membuat regulasi agar dilakukan tes urine para CPNS. "Kemarin di Riau, ada satu orang (positif narkoba), terpaksa kita pecat," ucapnya.(Mtvn/Ant/P-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved