Mahyudin Masuk Wantim Golkar

PERPINDAHAN haluan yang dilakukan politikus Partai Golkar dari versi Aburizal Bakrie ke kubu Agung Laksono tidak sia-sia. Salah satunya, Mahyudin yang kini menjabat Wakil Ketua MPR, didaulat Agung masuk jajaran dewan pertimbangan partai.

"Mahyudin (masuk) dewan pertimbangan," ujar Agung seusai mengunjungi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Agung mengaku pihaknya menerima sejumlah permintaan dari pendukung Golkar versi Munas Bali yang akan hijrah.

Mereka, kata Agung, akan menempati sejumlah posisi strategis, yakni kursi ketua DPP, dewan pertimbangan, kesekjenan, kebendaharaan, dan departemen.

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Komunikasi, Informasi, dan Penggalangan Opini Leo Nababan memastikan selain Mahyudin, tiga tokoh Golkar kubu Ical, seperti Erwin Aksa dan Airlangga Hartarto, masuk kepengurusan yang akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM hari ini.

Terkait dengan safari politik ke PDIP, Agung mengatakan ingin menjalin kerja sama dengan PDIP di parlemen.

"Kami siap mendukung semua program pemerintah saat ini."

Setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengesahkan DPP Partai Golkar versi Munas IX Ancol, dukungan DPD ke kubu Agung terus mengalir.

Kali ini, seluruh DPD Golkar tingkat kota dan kabupaten di Jawa Barat hijrah ke kepengurusan Agung.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya Noves Narayana membenarkan.

DPD Jawa Barat menggelar rapat koordinasi dengan DPD kota/kabupaten di Jabar pada Kamis (12/3) lalu.

"Banyak agenda nasional di 2015, terutama menghadapi pilkada. Makanya kami mengakui yang sudah disahkan pemerintah," ucap Noves.

Setali tiga uang, DPD Golkar DIY mengambil langkah yang sama.

Secara terpisah, Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo mengatakan kebijakan Menkum dan HAM memicu konflik horizontal.

"Juni pendaftaran pilkada, ini rawan. Ini yang menjadi keprihatinan kita semua hingga kami mendorong hak angket," ucapnya.

Fraksi Partai Demokrat DPR mengisyaratkan mendukung hak angket.

"F-PD ingin demokrasi dan penegakan hukum yang sudah dibangun SBY menjadi runtuh karena politisasi kekuasaan," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto.