Dinasti Politik Cenderung Kemaruk

KASUS korupsi yang melibatkan ayah-anak terus terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi pun kembali mengingatkan bahaya dinasti politik. "Dinasti politik menjadi atensi KPK karena kecenderungan untuk memiliki atau meraup kekayaan di wilayah atau daerah kewenangannya," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jakarta, kemarin.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (27/2), lembaga antirasywah menangkap ayah-anak, Asrun dan Adriatma Dwi Putra. Asrun merupakan Wali Kota Kendari dua periode (2007-2017), yang kemudian digantikan putranya, Adriatma.

Sang anak yang juga Sekretaris Umum DPW PAN Sulawesi Tenggara ini dilantik sebagai Wali Kota Kendari berpasangan dengan Sulkarnain Kadir pada 9 Oktober 2017.

KPK menyebut Asrun memerintahkan Adriatma menerima suap dari pengusaha di wilayahnya. Duit suap itu kemudian dipakai Asrun untuk kepentingan kampanye maju sebagai cagub Sultra dalam Pilkada 2018. KPK menahan empat tersangka tindak pidana suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Kendari, Sulawesi Tenggara, tahun anggaran 2017-2018.

Keempat tersangka itu diduga sebagai pemberi ialah Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah dan diduga sebagai penerima ialah Wali Kota Kendari 2017-2022 Adriatma Dwi Putra, Asrun, serta pihak swasta yang juga mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari Fatmawati Faqih.

Saat ditanya kenapa OTT kali ini tidak mendapatkan sejumlah uang tunai, Basaria menjelaskan bahwa transaksi saat ini tidak selalu dalam bentuk uang.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, total uang dalam kasus ini sebesar Rp2,8 miliar dari OTT. "Uang tersebut diduga sudah digunakan," ujarnya.(Dro/X-4)