Ketua Apeksi Tekankan Integritas Pemda

KETUA Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany menekankan pentingnya integritas dalam memimpin daerah. Meski sejak awal tahun ini banyak kepala daerah yang menjadi pesakitan KPK, ia meyakini semua pimpinan daerah memiliki integritas dalam menjalankan kewenangan.

"Saya yakini semuanya memiliki integritas, tetapi terkadang teman tergelincir. Saya yakin semua bupati, wali kota yang maju dalam pilkada tidak ada niat yang ujungnya ke sana (jadi pesakitan KPK)," terang Airin di sela kegitan Rembuk Nasional Apeksi di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, memimpin ibarat seni tentang bagaimana menjalankan tugas dan amanah masyarakat. Pimpinan daerah sebetulnya sudah memiliki sejumlah regulasi. Selama mereka mengkuti regulasi, pasti akan baik-baik saja.

Lebih lanjut, ia mengatakan membangun integritas aparat sipil negara (ASN) sangat penting karena jabatan bupati dan wali kota terbatas, yakni maksimal 10 tahun, sedangkan ASN bisa 60 tahun baru pensiun.

"Kalau kepala daerah itu sudah given. Ketika dilantik, personel ASN sudah begitu. Tinggal bagaimana kita mendorong mereka agar satu visi dengan pimpinan. Mereka harus ikut kita, bukan kita justru 'terbawa' oleh ASN yang belum melaksanakan reformasi birokrasi," terang Airin.

Dia mengakui pola rekrutmen ASN sudah jauh lebih baik sehingga menghasilkan tenaga yang berkualitas. "Bila orang yang masuk ke birokrasi sudah baik, tentu apa yang mereka hasilkan akan baik dan berkualitas."

Hal senada diungkapkan oleh Wali Kota Sibolga Syarfii Hutauruk. Menurutnya, di daerah sudah cukup banyak perubahan. Meski belum dapat dikatakan 100%, sudah banyak perubahan yang mulai dinikmati rakyat. Pemerintah daerah juga mendorong agar ASN bekerja berbasis kinerja dengan berbagai instrumen pengawasan.

Ia berharap perubahan tersebut dapat diikuti oleh pihak DPRD, menyesuaikan perubahan kinerja di pemda. Posisi DPRD penting karena pengesahan rencana pembangunan daerah harus melalui DPRD. "Teman-teman DPRD harus mengerti juga betapa banyaknya tugas yang harus dihadapi dengan pengawasan yang begitu ketat," terang Syarfii.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus menjelaskan upaya menanamkan integritas bukan suatu perkara yang mudah. "Ketika ada yang melakukan pelanggaran integritas, pilihannya hanya satu, yakni masuk penjara," tegasnya.(Dro/P-3)