DPR Dorong Evaluasi Internal KPU dan Bawaslu

KOMISI II DPR didesak prokatif mendorong KPU dan Bawaslu untuk melakukan pembenah-an internal secara menyeluruh menyusul ditangkapnya dua penyelenggara pemiu di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Ini mengingat kasus tersebut telah mencoreng penyelenggaraan pemilu di Indonesia," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo, kemarin.

Bambang mengatakan ada tiga fokus besar yang harus dievaluasi. Pertama, soal transparansi dan akuntabilitas proses pencalonan. Kedua, terkait dengan kinerja penyelenggara pilkada di setiap tingkatan. Terakhir, mengevaluasi ulang secara cepat proses pencalon-an Pilkada 2018.

"Langkah ini penting dilakukan untuk mencegah kasus serupa terulang kembali serta meyakinkan masyarakat bahwa kasus di Garut tidak terjadi di daerah lain.''

Selain itu, pihaknya mendesak Komisi II DPR mendorong KPU dan Bawaslu untuk proaktif membantu pengungkapan kasus penangkapan komisioner KPU dan panwaslu Garut tersebut.

"Dalam hal seleksi penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu harus mengedepankan asas profesionalitas, meritokrasi, dan berintegrasi," imbuhnya.

Sebelumnya Ketua Panwaslu Kabupaten Garut Heri Hasan Basri dan komisioner KPU Garut Ade Sudrajat ditangkap polisi pada Sabtu (24/2). Keduanya ditangkap karena diduga telah menerima suap dalam bentuk uang dan mobil dari seorang calon bupati.

Mereka berdua ditangkap peugas dari Tim Satgas Antipolitik Uang Bareskrim Mabes Polri dan Satgasda Polda Jawa Barat, serta Polres Garut.

Ingatkan

Dari Yogyakarta, masih terkait dengan korupsi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga mengingatkan para kepala daerah harus paham area rawan korupsi.

Hal itu disampaikan terkait dengan masih banyaknya pejabat daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Tjahjo pun menceritakan, kemarin diundang pimpinan KPK untuk membedah area rawan korupsi. "Area rawan korupsi itu mohon dengan cermat, tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan DPRD, tapi juga menyangkut perencanaan anggaran. Ini masih sumber area rawan korupsi," kata dia dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 Regional 1 yang dihadiri sekitar 1.000 kepala daerah dan aparatur pemerintah daerah di Sleman.

Ia mencontohkan beberapa hal yang rawan korupsi antara lain dana hibah, bansos, retribusi, dan pajak. Mekanisme pembelian barang dan jasa juga menjadi area rawan korupsi. "Yang paling banyak kena OTT adanya jual-beli jabatan," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, sistem pengawasan sudah jalan dan KPK pun sudah turun. Ia pun heran masih ada yang tertangkap OTT. Oleh sebab itu, ia pun meminta KPK agar ikut mengawasi seluruh daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo juga menyoroti tahun politik pada 2018 ini. Politikus PDI Perjuangan itu mengakui sudah menjadi komitmen bersama antara pemerintah, penyelenggara pemilu, kepolisian, dan KPK untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2018.

"Ini tahun politik, kita lawan politik uang, lawan kampanye berujar kebencian, berfitnah ria, apalagi menyangkut masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) .''

Ia juga mengajak semua pihak untuk membangun budaya pilkada dan pemilu yang bermartabat sebagai kunci kesuksesan demokrasi.

Kepala daerah beserta aparaturnya juga diminta tetap melaksanakan program teknis berkelanjutan dengan baik sesuai mekanisme perundangan.

Tjahjo pun optimistis pilkada serentak 2018 bisa berjalan dengan baik dan sukses di semua daerah. (AT/Ant/P-2)