Koalisi Matangkan Pendamping Jokowi

JUSUF Kalla alias JK dipandang sebagai sosok paling ideal untuk kembali mendampingi Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Kapasitas dan latar belakang JK sebagai politikus senior dianggap sebagai penambah elektabilitas Jokowi. Persoalannya, ada persyaratan agar capres dan cawapres belum pernah menempati posisi itu selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak.

Ketentuan Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itulah yang membuat teka-teki mengenai siapa yang bakal mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019 belum terjawab.

Karena itu, saat ditanya pers, Jokowi pun belum dapat menyebutkan sosok pendampingnya pada Pilpres 2019.

"Ini semuanya baru dalam proses pematangan, penggodokan mengenai kriteria, belum berbicara mengenai siapanya," ujar Jokowi seusai meninjau pabrik bahan baku obat PT Kalbio Global Medika (KGM) di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/2). Jokowi menolak menyebutkan kriteria calon pendamping yang diinginkannya.

JK pribadi, Senin (26/2), telah mengemukakan isyarat bahwa dia menolak untuk dicalonkan kembali terkait dengan aturan undang-undang. Jokowi pun seperti enggan berkomentar mengenai penolakan JK itu. "Dicoba tanyakan ke Pak Jusuf Kalla," kata dia.

Sejauh ini, Jokowi sudah me-ngantongi lima dukungan resmi partai, yaitu Partai Golkar, Hanura, NasDem, PDIP, dan PPP. Kapitalisasi dukungan tersebut mencapai 51,78%, atau melampaui syarat ambang batas 20%.

Lima nama

Ketua nonaktif DPP PDIP, Puan Maharani, mengatakan koalisi pendukung Jokowi masih berkomunikasi untuk menyamakan kriteria cawapres, termasuk pertimbangan dari Jokowi. "Komunikasi politik sudah dilakukan, tapi belum ada yang kasih nama yang akan maju sebagai cawapres dari partai untuk bisa diusulkan," ujar Puan, kemarin.

Berdasarkan kajian PDIP, jelas Puan, ada lebih dari lima nama kandidat cawapres. Namun, ia mengatakan belum ada satu nama pun yang menonjol untuk mendampingi Jokowi.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan pihaknya belum mengajukan kandidat cawapres kepada Jokowi. Namun, PPP sudah mengusulkan kriteria, seperti berlatar belakang santri, intelektual, muda, dan berintegritas.

PKB, meski belum bulat, mendorong nama Muhaimin Iskandar. Sekjen PKB Daniel Johan mengatakan wacana itu berasal dari akar rumput dan masukan kiai.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengemukakan kriteria cawapres yang bisa membantu Jokowi meningkatkan elektabilitas. Salah satunya dekat dengan politik Islam. Pasalnya, kata dia, Jokowi dan PDIP sering dibenturkan dengan isu SARA yang jauh dari keislaman.

Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting, Djayadi Hanan, menilai kandidat cawapres bergantung pada pencapaian kinerja pemerintahan Jokowi hingga pertengahan 2018 atau sebelum pendaftaran berkas ke KPU pada Agustus.

Berbagai survei memunculkan sosok yang dianggap publik cocok mendampingi Jokowi, antara lain Gatot Nurmantyo, Moeldoko, Wiranto, dan Agus Yudhoyono yang berlatar militer. Ada pula Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum PPP Romahurmuziy yang berlatar Islam. Dari kalangan teknokrat, nama Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti sempat muncul dalam hasil jajak pendapat. (Nur/Nov/X-6)