Mendagri Ingatkan Kepala Daerah yang Bandel

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah berulang kali mengimbau kepala daerah untuk menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik (e-planning dan e-budgeting) guna meminimalisasi celah korupsi.

Namun demikian, menurut dia, masih banyak kepala daerah yang membandel tidak menjalankannya. "Kami sudah terus mengimbau, e-planning juga kami sampaikan. Dirjen juga sudah membuat sistem untuk inspektorat di dearah dengan baik. Kami koordinasi dengan KPK untuk pengawasannya. Tapi, ya masih banyak (yang bandel tidak menjalankan)," ujar Tjahjo seusai menghadiri Rapimnas Lembang 9 di Hotel Aryaduta, Jakarta, kemarin.

Hasil survei Transparency International (TI) yang dirilis Kamis (22/2) menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017 stagnan.

Seperti tahun sebelumnya, skor IPK Indonesia sebesar 37. Dari 180 negara yang disurvei, Indonesia berada di urutan ke-96.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan penerapan sistem e-procurement dan e-budgeting di daerah turut memengaruhi naik turunnya IPK Indonesia.

Menurut dia, dengan penerapan perencanaan berbasis elektronik, pencegahan korupsi bisa diperkuat karena masyarakat turut berpartisipasi mengawasi.

Tjahjo sepakat transparansi merupakan kunci menutup celah korupsi di daerah. Namun, butuh iktikad dari kepala daerah untuk menjalankan sistem yang transparan dan berbasis elektronik. Pasalnya, Kemendagri sulit untuk memaksa kepala daerah menjalankan kebijakan e-planning.

"Menjamin (bebas korupsi) enggak bisa kami. Tapi, setidaknya bisa meminimalisasi. Karena kontrol juga dari masyarakat harusnya. Sekarang juga banyak OTT karena faktor masyarakat. Intelnya KPK ya masyarakat. Kuncinya kalau daerah mau terbuka dengan e-planning. Semua e-lah, dan kalau dijabarkan dengan baik, saya kira akan semakin transparan dan semakin baik," imbuhnya.(Deo/P-2)