Transparansi Harus Mengacu Proses

SEJUMLAH daerah yang sukses menekan angka korupsi ternyata menerapkan sistem yang dinilai akuntabel dan transparan. Namun, upaya membangun transparansi dan akutabilitas tersebut tidak hanya berorientasi kepada hasil, tapi lebih kepada proses.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto mengungkapkan hal itu merespons adanya daerah yang telah berupaya menerapkan sistem trasnparan dengan e-procurement dan e-budgeting yang dalam praktiknya cukup meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran sehingga secara tidak langsung juga memperkuat sistem pencegahan korupsi.

Menurut hasil survei Transparency International (TI) yang dirilis Kamis (22/2), IPK Indonesia 2017 stagnan. Seperti tahun sebelumnya, skor IPK Indonesia sebesar 37. Dari 180 negara yang disurvei, Indonesia berada di urutan ke-96.

Salah satu yang dipersoalkan dalam upaya untuk memperbaiki hal itu ialah dengan penerapan sistem anggaran yang akuntabel dan transparan.

Namun, menurut Yenny, persoalan itu tidak selesai hanya dengan pemberlakuan e-procurement dan e-budgeting.

"Perlu dievaluasi ada atau tidaknya bentuk transparansi dan akuntabilitas di ruang gelap, yakni ruang perencanaan dan ruang pembahasan yang berpotensi menjadi ruang transaksional sebagaimana kasus-kasus selama ini," jelas Yenny, kemarin.

Selama ini, masih kata Yenny, proses transparansi dalam rapat atau pembahasan agenda program, baik di komisi maupun di banggar, tidak terawasi. Padahal, titik itu merupakan titik kritis yang dimanfaatkan elite untuk melakukan korupsi. Pada akhirnya, hasil dari dari apa yang disampaikan kepada masyarakat hanya menjadi produk politik tanpa mengetahui bagaimana proses dibentuknya.

Dalam kesempatan berbeda, Menurut Direktur Penanganan dan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta, daerah yang saat ini memiliki sistem yang baik adalah Surabaya dan telah menjadi contoh bagi sistem nasional. Mulai dari e-planing, e-contracting, e-payment, hingga e-reporting yang semuanya telah berjalan baik.

Setya menjelaskan bahwa sistem itu canggih karena dari awal hingga akhir dapat terpantau dengan baik, bahkan progres pengerjaannya berapa persen pun dapat diketahui langsung dari komputer. LKPP pusat juga berencana mengopi apa yang sudah dilakukan Surabaya sehingga semua informasi tersebut bisa diakses publik.

Ego sektoral

Di sisi lain, Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Wana Alamsyah menjelaskan ada keengganan kepala daerah untuk menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel seperti yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Hal itu, tambah dia, lebih karena ego sektoral dan rasa gengsi untuk mengikuti program yang sudah sukses seperti di Surabaya.

Padahal, kata Wana, jika daerah berkomitmen membuat pemerintahan bersih, tinggal mereplikasi kesuksesan daerah lain. Hal itu lebih mudah dan lebih murah daripada membuat segala sesuatunya dari nol lagi.

Selain di Surabaya, di Sulsel, dilaporkan ada dua daerah yang menerapkan sistem akuntabel dan transparansi, yaitu Kota Makassar dan Kabupaten Bantaeng.

Pjs Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, Minggu (25/2) menjelaskan, Makassar punya tagline Sombere and Smart City.

"Kita di Makassar berusaha memadukan visi melalui aplikasi smart city dalam penerapan e-goverment, dengan tidak meninggalkan karakter dan kekuatan karakter lokal melalui konsep sombere (ramah)," serunya.(LN/X-6)