Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan

INDEKS Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) 2017 versi survei Transparency Internasional (TI) stagnan.

Seperti tahun sebelumnya, skor CPI Indonesia sebesar 37. Dari 180 negara yang disurvei Indonesia berada di urutan ke-96.

"Angka ini sama dengan perolehan skor 2016. Hal ini menunjukkan stagnasi upaya berbagai pihak, khususnya pemerintah, kalangan politisi, pebisnis dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia," kata peneliti TI Indonesia Wawan Suyatmiko di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Kamis (22/2).

Dijelaskan Wawan, skor CPI berada pada rentang 0-100. Angka 0 dipersepsikan sangat korup, sedangkan skor 100 berarti bersih dari korupsi. Terdapat 4 sumber data yang memengaruhi skor CPI yakni data dari World Economic Forum, Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation Transformation Index, dan IMD World Competitiveness Yearbook.

"Peningkatan terbesar dikontribusikan oleh paket kemudahan berusaha, dan penurunan terbesar disumbang oleh praktik korupsi di sektor eksekutif, legislatif, dan peradilan. Masih butuh banyak perjuangan untuk menuju bebas korupsi," terangnya.

Indonesia sejajar dengan sejumlah negara yang memiliki angka CPI yang sama yakni Brasil, Kolumbia, Panama, Peru, Thailand, dan Zambia. Namun demikian, Indonesia disalip oleh Timor Leste yang melesat skor CPI-nya dari 35 pada 2016 menjadi 38 pada 2018.

"Singapura masih memiliki skor indeks korupsi tertinggi di antara negara-negara ASEAN dengan skor 84, dan berada di urutan empat dunia. New Zealand yang berada di urutan pertama, lalu disusul Denmark, Finlandia, dan Norwegia," jelas Wawan.

Wawan juga memaparkan pegerakan CPI Indonesia dalam lima tahun terakhir. Indonesia bergerak dari angka 32 di 2013, angka 34 di 2014, angka 36 di 2015, dan berhenti di angka 37 dalam dua tahun terakhir. Data itu, lanjut Wawan, mengindikasikan upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Indonesia masih lamban.

"Pemerintah belum berhasil mencapai target sasaran jangka menengah yakni peningkatan CPI sebesar 65 pada 2019. Publik masih menunggu keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi di Indonesia," ujarnya.

Chair of Executive Board TI Indonesia Felia Salim menambahkan, stagnasi skor CPI Indonesia menunjukkan bahwa kemudahan berbisnis tidak otomatis menggenjot CPI.

"Apalagi jika tidak diikuti dengan upaya serius dalam memutus relasi korupsi antara pejabat negara dengan pebisnis," ujarnya. (OL-4)