Pesantren Tidak Boleh Untuk Berkampanye

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mengingatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur agar tidak berkampanye di pesantren.

Larangan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Harminus Kotto mengatakan, berdasarkan peraturan itu kandidat dilarang berkampanye di tempat ibadah dan pendidikan.

Dia pun menyebut pesantren sebagai tempat pendidikan sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik tersebut.

"Kampanye dilarang di tempat ibadah, di tempat pendidikan. Dilarang," kata Harminus di Bandung, Rabu (21/2).

Namun, dia tidak merinci larangan kampanye di pesantren meliputi hal apa saja. Sebab, dia menyebut di masa kampanye ini pasangan calon boleh datang ke pesantren selama tidak menyampaikan visi misi dan ajakan untuk memilih.

"Berarti siapa saja boleh datang ke pesantren. Yang enggak boleh berkampanye," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengaku belum menerima laporan adanya pelanggaran selama awal masa kampanye ini. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat belum menerima 1 pun laporan terkait pelanggaran.

Dia memastikan selama masa kampanye ini pihaknya terus bekerja untuk mengawasi. "Saya juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat Rachmat Syafei membenarkan pesantren adalah tempat pendidikan Islam. Dia pun tidak menginginkan jika lembaga tersebut digunakan untuk tempat kampanye.

"Undang-undangnya tidak boleh kampanye di mesjid, tempat pendidikan. Pesantren itu tempat pendidikan Islam. Melarang kampanye di tempat itu sama dengan menjaga marwah dan kesucian pesantren," tegas Rachmat.

Oleh karena itu, dia mengimbau seluruh ketua MUI dan pimpinan pondok pesantren di Jawa Barat agar tidak menjadikan tempat pendidikan itu sebagai lokasi kampanye.

"Jaga kesucian pesantren. Bukan mepersempit dakwah, tapi menjaga kenyamanan bersama," imbuhnya. (OL-4)