Batasi Pergaulan dengan Kelompok Radikal di Luar Negeri

KETUA PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta masyarakat muslim Indonesia yang tinggal di luar negeri, membatasi pergaulan dengan kelompok Islam radikal di negara tempat mereka bermukim.

"Apabila seseorang tidak mampu melakukan deradikalisasi terhadap kelompok tersebut sebaiknya ditinggalkan. Daripada akhirnya dirinya yang terpengaruh," kata Haedar seperti dilaporkan wartawan Media Indonesia Emir Chairullah, saat mengadakan kunjungan ke University of Queensland, Brisbane, Australia, Rabu (21/2).

Hal ini untuk menanggapi adanya fenomena masyarakat yang tinggal di luar negeri bergabung dalam kelompok Islam garis keras. Bahkan beberapa waktu lalu seorang WNI ternyata bergabung dengan IS setelah menempuh ilmu di Australia.

Haedar menjelaskan, pihaknya menyarankan kepada pelajar maupun diaspora asal Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk membentuk simpul dengan komunitas masyarakat muslim yang selama ini dikenal moderat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan lainnya.

"Langkah ini bisa menghalangi mereka ikut-ikutan dengan kelompok garis keras itu. Sehingga kalau pun kembali ke Indonesia, mereka tidak mengimpor ideologi radikal ini," jelasnya.

Ia mengakui, penyebaran paham radikalisme di Indonesia dan di berbagai negara mulai mengkhawatirkan kalangan Muhammdiyah. Karena itu, pihaknya bersama NU berupaya menghadang upaya penyebaran tersebut di Indonesia.

"Kita tidak biarkan Islam di Indonesia menjadi radikal konservatif. Tetap jadikan Islam di Indonesia moderat," tegasnya.

Ia menambahkan, Muhammadiyah saat ini terus menawarkan langkah moderasi untuk mengatasi fenomena radikalisasi dan terorisme di Indonesia.

"Deradikalisasi boleh saja tapi itu dalam kondisi darurat. Sementara dalam keseharian, ya moderasi ini yang bisa diterima banyak kalangan," jelasnya.

Terkait dengan upaya Muhammadiyah terlibat dalam penyebaran Islam moderat, Haedar menyebutkan, pihaknya kini melakukan ekspansi untuk mendirikan sekolah maupun kampus Muhammadiyah di luar negeri. Salah satunya dengan membangun boarding school di luar kota Melbourne, Australia yang direncanakan beroperasi akhir 2019.

"Selain itu, kita juga akan mendirikan universitas Muhammadiyah di Malaysia, pusat penelitian di Mesir, dan membangun sekolah di salah satu negara Eropa," paparnya.

Pada kesempatan itu, Haedar meminta pemerintah Indonesia mengutamakan penegakan hukum yang obyektif dalam mengatasi radikalisme ini. Pemerintah diharapkan bisa menyelesaikan persoalan radikalisasi maupun terorisme ini melalui upaya pengadilan yang obyektif.

"Jadi minimal kita bisa mengetahui motif seseorang berbuat radikal," ujarnya.

Selain itu, pemerintah diharapkan melakukan blocking area terhadap wilayah yang hanya berpotensi menghasilkan benih terorisme. Artinya pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan organisasi masyarakat tidak langsung menandai suatu wilayah atau kelompok terlibat dalam kegiatan terorisme.

"Cukup daerah atau kelompok yang punya potensi terorisme saja yang perlu dicurigai. Jangan digeneralisir semua," tegasnya. (OL-4)