PAN Pertimbangkan kembali Arah Koalisi

KETUA Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menyiratkan partainya bisa saja pecah kongsi dengan koalisi saat ini, termasuk tidak lagi mendukung Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Keputusan itu akan ditentukan pada rapat kerja nasional (rakernas) yang dilaksanakan pada April atau Mei 2018.

"Semua kemungkinan terbuka. Kalau dengan Pak Jokowi, koalisi saat ini sudah berjalan, PAN gabung di pemerintahan. Artinya kalau mau gabung kembali atau bagaimana, akan dibahas dalam rakernas pada April atau Mei 2018," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan saat ini sudah mulai menjalin komunikasi politik dengan pimpinan partai lain seperti Partai Golkar dan PDI Perjuangan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Hal itu sekaligus menegaskan bahwa PAN masih membuka diri untuk kembali bergabung dengan gerbong pendukung Jokowi di Pilpres 2019 yang kini sudah berisi banyak parpol, seperti PDIP, Golkar, NasDem, PPP, dan Hanura.

"Saya kira waktunya terbatas karena 4 Agustus harus sudah ada putusan. Karena itu, mungkin bulan depan sudah mulai banyak rakernas yang dilakukan partai-partai dan ada pertemuan-pertemuan lebih intensif," ujarnya.

Zulkifli menambahkan dirinya menyambut baik ketika PDIP ingin mengajak komunikasi partai lain membahas Pilpres 2019. Dia bahkan mengaku sudah meminta waktu untuk berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekar-noputri, dan mungkin akan mengadakan pertemuan dalam waktu dekat.

"Saya sudah meminta waktu Mbak Mega untuk bertemu, mungkin dalam waktu dekat," katanya.

Saat ditanya mengenai kriteria calon wakil presiden, Zulkifli mengatakan yang utama ialah bisa bekerja sama dengan presiden menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan.

Mengenai faktor asal geografis calon wapres, ia menyebut harus ada keseimbangan, misalnya orang dari wilayah Sumatra jika tidak menjadi wapres tetap harus ada perwakilan di tingkat menteri. "Misalnya walau teman-teman wilayah Indonesia Timur dan Barat tidak jadi wapres, ada Pak Jusuf Kalla yang dianggap dari luar Jawa sehingga ada perwakilan. Itu keseimbangan," tandasnya.(Ant/MTVN/P-5)