Kaderisasi Parpol Mandek Pangkal Korupsi Kepala Daerah

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kaderisasi partai politik di Indonesia tidak berjalan baik. Calon kepala daerah yang diusung partai kebanyakan bukan kader sehingga hal itu berpotensi menimbulkan praktik mahar politik yang bermuara pada banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

"Lihat saja para calon gubernur atau bupati atau wali kota yang banyak dihiasi kader cabutan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, kemarin.

Laode menegaskan sekolah kader ataupun sekolah calon kepala daerah tak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan partai dalam pengaderan. Ukuran nyata keberhasilan kaderisasi, menurutnya, terlihat dari munculnya kader yang berkarier dari bawah hingga menjadi pemimpin bersih.

"Bukan dari kader-kader cabutan yang kebanyakan berasal dari pengusaha," ucap dia.

Seperti diketahui, sebelumnya terdapat delapan kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Enam di antaranya ditangkap dalam OTT dan dua orang lainnya hasil pengembangan.

Mereka yang ditangkap rata-rata karena menerima suap proyek di wilayah kekuasaannya untuk membiayai kampanye pada pilkada seren-tak 2018. Kedelapan kepala daerah itu ialah Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan, Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, dan Bupati Kebumen M Yahya Fuad. Ada pula Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Untuk meminimalkan hal itu, KPK melakukan langkah preventif. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi dengan 10 kepala daerah di Indonesia yang akan dibagi dalam beberapa sesi.

Pertama, pada Februari, rapat koordinasi pencegahan dilakukan di tiga daerah, yakni Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada Maret, rapat koordinasi digelar di tiga daerah lain, yaitu Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Adapun April digelar di Sumatra Selatan, Kali-mantan Utara, Sulawesi Barat, dan Lampung.(Medcom/MTVN/P-5)