Kasus Marianus Usik Dukungan Pemilih

KASUS dugaan suap yang menimpa Marianus Sae sangat mengganggu komitmen dukungan masyarakat pemilih yang menaruh simpati terhadapnya dalam ajang Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) 2018. Hal itu menguntungkan para rival Marianus.

"Kekecewaan publik terhadap Marianus Sae itu pasti ada sehingga tidak menutup kemungkinan dukungan tersebut beralih ke pasangan calon lain," kata Guru Besar Universitas Nusa Cendana (Undana) Aloysius Liliweri di Kupang, NTT, kemarin.

Marianus Sae merupakan calon Gubernur NTT yang diusung PDIP dan PKB untuk Pilkada 2018 bersama pasangan wakilnya, Emilia Nomleni. Namun, Bupati Ngada dua periode itu harus berhadapan dengan hukum setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (11/2).

Menurut Aloysius, partai pendukung ataupun tim sukses tentu masih berharap Marianus Sae bisa bebas sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Meski demikian, proses hukum yang menjeratnya tidaklah mudah.

"Beliau (Marianus Sae) sudah pakai rompi oranye dari KPK, sudah jadi tersangka dan ditahan, sulit bakal bebas sebelum Pilgub NTT pada 27 Juni 2018 mendatang," ujar dosen pascasarjana tersebut.

Aloysius mengatakan kasus Marianus menjadi pelajaran penting bagi partai pendukung pasangan calon dalam pilkada. Partai harus jauh-jauh hari mempersiapkan kader-kader yang berkualitas agar bisa diandalkan menjadi calon pemimpin, termasuk dalam menegakkan integritas.

Pada Pilkada 2018, KPU NTT telah menetapkan empat pasangan calon yang maju bertarung, yakni paslon nomor urut 1 Esthon L Foenay-Christian Rotok yang diusung Partai Gerindera dan Partai Amanat Nasional (PAN); pasangan nomor 2 Marianus Sae-Emilia Nomleni yang diusung PDIP dan PKB' pasangan nomor 3 Benny K Harman (BKH)-Benny A Litelnoni yang diusung Partai Demokrat, PKS, dan PKPI; kemudian pasangan nomor urut 4 Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nai Soi yang diusung Partai NasDem, Golkar, dan Partai Hanura.

Sejak pembukaan kampanye pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT pada Jumat (15/2), jalan-jalan umum di NTT khususnya di Kota Kupang masih penuh dengan alat peraga kampanye ilegal. Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu NTT, Jemris Fointuna, mengatakan paling lambat dalam 1-2 hari ke depan semua APK para calon yang terpasang sudah bisa diturunkan untuk digantikan dengan APK keluaran KPUD.

"Kami akan berupaya menertibkan APK dalam waktu cepat karena KPU akan segera memasang APK yang disiapkan," tandas Jemris.(Ant/P-1)