Politik Biaya Tinggi bukan Pembenaran Menerima Suap

WAKIL Ketua Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengingatkan agar para calon kepala daerah, baik yang berstatus petahana maupun penantang, tidak menggunakan wacana politik biaya tinggi sebagai pembenaran menerima suap.

"Bisa gunakan Twitter, Facebook, dan yang lainnya agar Anda populer. Biaya tinggi untuk apa? Untuk makan-makan, untuk potong domba? Rakyat juga tidak diundang. Jadi ini debatable, jangan-jangan hanya justifikasi," ujar Saut saat menjadi pembicara dalam Rapat Konsultasi DPP Partai Golkar dengan Kepala Daerah Kader Golkar di Jakarta, kemarin.

Lebih jauh, Saut juga meminta para kepala daerah untuk melaporkan pihak-pihak yang mencoba menghalangi upaya pemerintah daerah menjalankan pemerintahan bersih dan berintegritas. "Ingin tobat, tapi ada saja yang narik-narik. Makanya laporkan ke kita. Kalau KPK datang, jelaskan apa masalahnya," tegas dia.

Saut juga meminta agar kepala daerah proaktif dengan belajar ke daerah-daerah yang telah sukses mempraktikkan pemerintahan bersih. Menurut dia, sejak disupervisi KPK, sejumlah pemerintah daerah mulai bersih dari praktik-praktik lancung korupsi dan suap.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta 127 kepala daerah kader Golkar yang hadir untuk menjaga citra partai pada masa pilkada serentak 2018 dan menjelang Pemilu 2019. Ia berharap tidak ada lagi kepala daerah atau calon kepala daerah tersandung kasus korupsi.

Golkar juga menandata-ngani pakta integritas dengan KPK. Airlangga mengatakan, pakta integritas itu memuat sanksi tegas bagi kepala daerah atau calon kepala daerah dari Golkar yang terjerat korupsi. "Ya, sanksinya tegas. Apabila mendapat persoalan (kasus korupsi), langsung ditarik," kata Airlangga.(Deo/X-11)