Politik Biaya Tinggi Jangan Jadi Justifikasi Korupsi

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengingatkan agar para calon kepala daerah, baik yang berstatus petahana maupun penantang, tidak menggunakan wacana politik biaya tinggi sebagai pembenaran menerima suap atau menggarong duit rakyat.

Saut menegaskan, apapun alasannya, KPK tidak akan segan-segan menangkap para calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

"Bisa gunakan Twitter, Facebook dan yang lainnya Anda bisa populer. Biaya tinggi untuk apa? Untuk makan-makan, untuk potong domba? Rakyat juga tidak diundang. Jadi ini debatable. Jangan-jangan ini hanya justifikasi," ujar Saut saat menjadi pembicara dalam 'Rapat Konsultasi DPP Partai Golkar dengan Kepala Daerah Kader Golkar' di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/2).

Lebih jauh, Saut juga meminta para kepala daerah untuk melaporkan pihak-pihak yang mencoba-coba menghalangi upaya pemerintah daerah menjalankan pemerintahan bersih dan berintegritas. Menurut dia, banyak kepala daerah yang sulit menjalankan pemerintahan yang bersih karena 'terbelenggu situasi'.

"Ingin tobat, tapi ada saja yang menarik-narik. Makanya laporkan ke kita. Kalau KPK datang, jelaskan apa masalahnya. Sehingga mereka juga confidence untuk berubah, dan akan lebih baik, penindakan tidak ada. Kalau tidak mau berubah, dan kita punya ada dua bukti, ya kita tangkap," tegasnya.

Saut juga meminta agar kepala daerah proaktif belajar ke daerah lain yang telah sukses mempraktikkan pemerintahan bersih. Menurut dia, sejak disuvervisi KPK, sejumlah pemerintah daerah mulai bersih dari praktik-praktik lancung korupsi dan suap.

"Kenapa Banten, Riau, Sumut bisa berubah? Kalau bisa dilakukan di daerah lain, kenapa di daerah sendiri enggak bisa. Apapun inovasinya yang dikerjakan, KPK siap membantu," ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta 127 kepala daerah kader Golkar yang hadir untuk menjaga citra Golkar pada masa Pilkada Serentak 2018 dan menjelang Pemilu 2019. Ia berharap tidak ada lagi kepala daerah atau calon kepala daerah dari Golkar yang tersandung kasus korupsi.

"Janganlah kita ambil langkah-langkah pendek yang bisa mencederai diri sendiri dan membebani partai secara keseluruhan. Karena itu, DPP akan merevitalisasi komitmen kader-kader untuk bersih dari korupsi. Agar masyarakat tahu bahwa Golkar benar-benar inginkan perubahan dan bangkit," ujar Airlangga.

Pada kesempatan itu, Golkar juga menandatangani pakta integritas dengan KPK. Airlangga mengatakan, pakta integritas itu memuat sanksi yang tegas bagi kepala daerah atau calon kepala daerah dari Golkar yang terjerat kasus hukum korupsi.

"Ya sanksinya tegas, apabila mendapat persoalan (kasus korupsi) langsung ditarik. Ini mengantisipasi agar Golkar bersih itu didengar dan dilaksanakan oleh seluruh kader dan fungsionaris Partai Golkar terutama menghadapi Pilkada nanti," tandasnya. (OL-4)