Pilkada tanpa Uang dan SARA

PERANG terhadap politik uang dan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjadi tema besar yang diusung di berbagai daerah dalam deklarasi kampanye damai, kemarin. Semua paslon beserta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat untuk tidak menggunakan hal tersebut untuk menjaring suara dalam Pilkada 2018.

Di Jawa Timur, ribuan orang dari setiap pendukung pasangan dua calon gubernur dan wakil gubernur ikut hadir di halaman Maspion Square, Surabaya. Dimulai dari massa pendukung pasangan nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak yang tepat waktu pada pukul 08.00 WIB tiba dengan kereta kencana dan diarak massa dari partai pengusung.

Berselang setengah jam kemudian, pasangan nomor urut 2, Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno, tiba di lokasi dengan menaiki jip terbuka dan berjalan kaki dari gerbang dengan diarak barongsai dan massa pendukung.

"Kami berharap ajang kampanye menjadi momentum beradu program, tidak saling menjatuhkan, maupun meng-angkat isu SARA sehingga adanya kampanye damai merupakan harga mati," kata Gubernur Jatim, Soekarwo.

Di Sumatra Utara, deklarasi kampanye damai juga dise-lenggarakan KPU setempat. Dalam kesempatan itu, hadir cagub Edy Rahmayadi serta paslon Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus, serta salah satu komisioner KPU Pusat, Ilham Saputra.

"Semua konstestan pilkada dilarang untuk berkampanye dengan menggunakan isu-isu SARA dan berpolitik dengan politik uang," ujar Ilham.

Di Nusa Tenggara Barat, keempat paslon hadir di Mataram untuk menyatakan komitmennya menjalankan kampanye damai. Adapun di Kalimantan Timur, Bawaslu memperingatkan paslon untuk tidak melontarkan pernyataan bernada provokasi.

Hal ini disampaikan terkait adanya pernyataan salah satu paslon yang menyebut Samarinda bukan kota layak huni dalam acara Deklarasi Kampanye Damai dan Ke-terbukaan Informasi Publik untuk Pilgub Kaltim 2018 di lapangan Gor Madya Sempaja, Samarinda, kemarin.

"Kami ingatkan seluruh paslon agar tidak melakukan kampanye yang dapat memecah belah. Kalau masih berlanjut, kita bisa beri sanksi lainnya, sanksi pidana juga bisa," tegas Ketua Bawaslu Kaltim, Saiful Bahtiar.

Kepolisian

Persiapan untuk mencegah merebaknya isu SARA dan be-rita-berita bohong alias hoaks juga dilakukan oleh jajaran kepolisian. Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono berkomitmen akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku pada Pilkada Jateng 2018.

"Yang pasti, kita pro-aktif melakukan langkah-langkah pencegahan, kalau terjadi di ranah hukum akan kita proses," kata Kapolda saat menghadiri Deklarasi Kampanye Damai Pilgub Jateng di Halaman KPU Semarang, kemarin.

Diakui, belakangan memang sudah terdeteksi bermunculan kampanye negatif yang isinya antara lain melihat kekurang-an pasangan calon lain. Namun, menurut Condro, unsur pelanggaran atas konten-kon-ten negatif tersebut belum ditemukan sehingga kepolisian sejauh ini hanya memberi imbauan.

Adapun Satuan Tugas Kampanye Hitam dan Politik Uang terus melakukan monitoring terhadap setiap peserta calon. "Yang pasti, kami sudah mulai bekerja, namun hingga saat ini belum ditemukan kampanye yang dikategorikan sebagai kampanye hitam," imbuh Condro.(PS/YR/SY/HT/P-5)