Ketua DPR Klaim Ada Masalah Teknis

KETUA DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan rapat paripurna batal melantik pimpinan DPR yang baru dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Belum adanya surat dari Presiden Joko Widodo membuat pelantikan itu tidak bisa dilakukan pada masa sidang ini.

"Hari ini seharusnya ada pelantikan Wakil Ketua DPR dari PDIP, tetapi tidak jadi karena ada masalah teknis," kata Bamsoet di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Masalah teknis itu muncul lantaran Presiden Jokowi masih melakukan kunjungan kerja di Maluku untuk menghadiri Kongres Himpunan Mahasiswa Islam. Pelantikan itu akan dilakukan pada pembukaan masa sidang mendatang.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto membenarkan DPR masih menunggu surat balasan dari Presiden mengenai pengesahan atau penomoran UU MD3 dari pemerintah. Tanpa penomoran UU MD3, pelantikan itu mustahil dilakukan.

Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, mengapresiasi partai berlambang moncong putih mendapat kursi pimpinan DPR. PDIP selaku partai pemenang Pemilu 2014 tidak mendapat jatah kursi pimpinan karena adanya sistem paket.

Hasil RUU MD3 termasuk soal penambahan pimpinan DPR hingga kini masih menuai polemik. Wakil Ketua Fraksi NasDem di DPR Zulfan Lindan menegaskan pihaknya menilai revisi UU tersebut semata demi memuluskan kepentingan kelompok tertentu.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai perubahan kedua atas UU MD3 dinilai telah mengacaukan sistem ketatanegaraan. Pasalnya, sebagai lembaga legislatif, DPR mengambil sebagian kewenangan Polri dengan bertindak seolah-olah sebagai penegak hukum.

Kabag Penum Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan setelah pengesahan UU MD3, terkait dengan peran Polri memanggil paksa anggota DPR terperiksa, Polri masih mengkaji aturan baru itu untuk mengetahui kese-larasan MD3 terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Muhaimin siap

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan mengatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan kesediaannya untuk menjadi wakil Ketua MPR. Kepastian muncul setelah diminta pimpinan MPR lainnya untuk memperkuat doktrin empat pilar.

"Cak Imin bersedia menjadi pimpinan MPR setelah para pimpinan MPR bertemu dan berdiskusi. Nanti pimpinan dan Kesekjenan MPR yang akan menentukan waktu pelantikannya," kata Daniel kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Daniel meyakini Cak Imin akan memberi aura dan karya positif bagi kinerja MPR dan ada dua hal penting yang akan dilakukan untuk sumbangsih bagi bangsa dan negara. Pertama, menjaga konstitusi pemerintahan presidensial ini. Kedua, semakin membumikan Pancasila dalam kehidupan kebangsaan kita. "Politik kebangsaan di bawah panji Pancasila akan tetap kuat mengakar dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya. Tiga kursi pimpinan MPR diberikan kepada PDIP, PKB, dan Gerindra sebagai tiga partai pemenang pemilu.(Pol/Deo/Sru/P-4)