Gangguan Kamtibmas di Masyarakat Tidak Saling Terkait

BERBAGAI peristiwa kekerasan yang terjadi di beberapa tempat akhir-akhir ini, terutama menyangkut gangguan kerukunan beragama, tidak terkait satu sama lain dan bukan dirancang dalam skenario yang terencana.

Hal itu ditegaskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait dengan sejumlah kekerasan yang terjadi di Jawa Barat, Banten, dan Yogyakarta. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tak perlu takut pada situasi keamanan yang terjadi akhir-akhir ini.

"Itu semua kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat biasa, yang kebetulan waktunya berdekatan. Not by design," kata Moeldoko, usai pertemuan dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (14/2).

Dalam pertemuan itu hadir Kepala UKP-PIP Yudi Latief dan beberapa anggota Dewan Pengarah antara lain Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Mahfud MD, dan pendeta Andreas Anangguru Yewanggoe, serta anggota Dewan Penasihat Benny Susetyo, Pr, dan Sudhamek AWS.

Moeldoko menegaskan, polisi harus meningkatkan kewaspadaan anggotanya. "Jangan ragu-ragu bertindak terhadap pelaku kekerasan dan tindakan intoleransi," tegasnya.

Poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah upaya menyosialisasikan Pancasila menjadi lebih mudah ke depannya.

"KSP akan mensinergikan seluruh kekuatan di antara kementerian dan lembaga, agar program-program UKP-PIP bisa masuk dan menjadi kekuatan yang besar. Juga agar program-program itu tidak berdiri sendiri, yang pada akhirnya bisa overlapped atau tumpang tindih dan tidak sinkron,” tukas Moeldoko seperti dilansir dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (14/2).

Sementara Yudi Latief menekankan, apa yang diputuskan oleh UKP-PIP butuh proses sinergi dengan lembaga-lembaga terkait, dan tentunya memerlukan dukungan dari institusi kepresidenan.

"Dalam hal ini, KSP sebagai tangan kanan utama dari lembaga kepresidenan bisa mengorganisir lembaga-lembaga yang terkait," tutur Yudi.

Selanjutnya, Yudi menjelaskan bagaimana cara menyosialisasikan Pancasila ke masyarakat yaitu merespons isu-isu strategis yang ada di publik yang ada implikasinya dengan soal nilai Pancasila.

"Pancasila menjadi sakti kalau efektif merespons problem-problem yang ada," ungkapnya.

Nantinya UKP-PIP akan melakukan penyediaan konten serta memetakan persoalan, dan KSP akan mengeksekusinya.

Kemudian Moeldoko kembali menekankan, media harus dioptimalkan untuk merespons berbagai isu-isu menyangkut suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

"Lembaga yang tepat untuk menyampaikan kepada publik adalah UKP-PIP, sehingga masyarakat tidak memiliki sensitifitas di dalam merespons situasi," tegasnya. (OL-4)