KPK Segera Sikapi Rekomendasi Pansus

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan KPK sudah menerima rekomendasi dari Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK. Pihaknya pun akan membahas rekomendasi tersebut.

"Sudah kita terima. Kita putuskan nanti akan bahas itu berlima. Kemudian kita akan jawab itu kepada DPR," kata Agus seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di gedung parlemen, Jakarta, Selasa kemarin.

Agus mengatakan jawaban KPK ditunggu DPR hingga kemarin.

"Kita dikirimin hasil pansus, jawabannya ditunggu DPR sampai tanggal 13 (Februari 2018). Tanggal 13 (Februari 2018) sampai jam 12 malam kan," ucapnya.

Agus mengaku masih belum mengetahui apakah akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi pansus tersebut atau tidak.

"Kita akan pelajari dulu," tandasnya.

Senada, juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan KPK masih akan mempelajari rekomendasi Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK. KPK akan menjelaskan sikap terhadap rekomendasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

"KPK sudah menerima surat dari pimpinan DPR. Jadi, kami terima tertanggal 9 Februari 2018 ya. Yang kami terima di KPK tentu surat dengan lampiran beberapa halaman tersebut, perlu kami pelajari terlebih dahulu. Nanti akan kami jelaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK kepada publik," ucap Febri di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Menurut Febri, sudah ada beberapa poin dalam rekomendasi yang dijalankan lembaga antirasywah tersebut. Di antaranya ialah fungsi trigger mechanism koordinasi dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung.

"Itu sudah kita lakukan sejak lama. Upaya-upaya pencegahan dan juga penanganan-penanganan sejumlah aduan yang terkait fungsi supervisi tersebut dan juga terkait beberapa hal yang lain," imbuh Febri.

Sebelumnya, Pansus KPK memberikan rekomendasi yang pada prinsipnya menginginkan adanya penguatan KPK di antaranya terkait kelembagaan, kewenangan, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran.

Salah satu penguatan dalam rekomendasi pansus, menurut dia, ialah membuat KPK lebih transparan dan terukur sehingga tercipta harmonisasi serta sinergi antarlembaga termasuk DPR.(Nur/Ric/X-6)