PDIP dan PKB Harus Tunjukkan Antikorupsi

RENCANA partai pengusung di tingkat pusat, yakni PDIP dan PKB, untuk mencabut dukungan terhadap pasangan calon Gubernur Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae-Emilia Nomleni (Marianus-Emilia), hanya isapan jempol.

Pencabutan dukungan itu seiring dengan penetapan Marianus sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi seusai terkena operasi tangkap tangan.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menegaskan sudah semestinya PDIP dan PKB mencabut dukungan secara moral atau politik terhadap Marianus Sae yang tersandung kasus korupsi.

Meski secara administrasi dukungan itu tak bisa dibatalkan, imbuh Refly, kedua partai itu bisa menunjukkan mereka memang tidak mendukung pihak-pihak yang melakukan korupsi. "Sikap politik seperti itu sangat penting. Biarkan saja administrasi berjalan. Tinggal nanti bagaimana masyarakat melihatnya," ujar Refly, tadi malam.

Wakil Ketua DPD PDIP NTT Nikolaus Fransiskus memastikan pihaknya tetap berkampanye untuk pasangan Marianus-Emilia.

Menurut Nikolaus, setelah OTT KPK terhadap Marianus Sae, seluruh kader PDIP mulai tingkat provinsi sampai desa dan kelurahan tetap solid.

"Kita jalan terus, kecuali sudah ada keputusan hukum tetap terhadap Marianus," kata dia di Kupang, NTT, kemarin.

Pendapat yang sama juga disampaikan Ketua DPW PKB NTT Yucundianus Lepa. "Kita jalan terus," kata anggota DPRD Provinsi NTT tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (11/2), menegaskan bahwa partainya memutuskan mencabut dukungan terhadap Marianus Sae untuk maju dalam pilkada serentak Juni 2018.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan hal yang sama. "Kita akan putuskan untuk mengalihkan dukungan," ujar Cak Imin di Jakarta, Senin (12/2).

Sementara itu, empat pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 melakukan penarikan nomor urut di Kantor KPU Provinsi NTT di Kupang, kemarin.(PO/Pra/X-4)