Tidak Ada Urgensi Penambahan Kursi Pimpinan DPR

TIDAK ada urgensi penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR. Penambahan itu cuma mempertegas kompromi dan transaksional di legislatif.

"Apa coba yang bisa dibayangkan sebagai sumbangsih komposisi pimpinan baru? Itu justru hanya menyumbang pemborosan anggaran, tidak efektifnya proses pembuatan keputusan dan lain-lain," kata peneliti Formappi Lucius Karus di Jakarta, Jumat (9/2).

Ia menekankan tidak ada urgensi untuk menambahkan kursi pimpinan baik DPR maupun MPR. Kesepakatan penambahan kursi pimpinan tersebut hanya mempertegas wajah kompromi dan transaksional yang ada di DPR.

Ia pun menilai tergesa-gesanya pengesahan UU MD3 sebelum masuk masa reses anggota dewan, sebagai langkah untuk menyembunyikan isu yang diam-diam disisipkan oleh DPR dalam revisi UU MD3.

"Mereka berkepentingan mengetuk palu secepatnya sebelum publik terlalu masih menyuarakan kritik," cetusnya.

Isu tersebut misalnya mengenai prosedur pemeriksaan anggota DPR yang mesti melalui izin presiden. Menurut Lucius, hal itu sama sekali tidak pernah dibicarakan sebagai salah satu poin yang akan direvisi DPR.

"DPR bermain licik dengan hanya mengumandangkan isu soal tambahan kursi pimpinan sebagai materi revisi. Padahal itu sekadar untuk memanipulasi konsentrasi publik agar poin-poin lain tak jadi sasaran tembak kritik," tandasnya. (OL-4)