Politisasi SARA Ancam Stabilitas

POLARISASI pemilih merupakan hal wajar di tiap perhelatan pemilu. Namun demikian, polarisasi itu seharusnya tidak diperkuat oleh politisasi isu suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). Pasalnya, polarisasi berbahan bakar politik identitas potensial menciptakan instabilitas keamanan.

Hal itu diutarakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Nusantara Polri, Irjen Gatot Edi Pramono, dalam diskusi bertajuk Pilkada tanpa SARA yang diselenggarakan Setara Institute di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, kemarin.

"Namun, terkadang kontestan pilkada itu ingin menang dengan cara-cara yang tidak perlu dilakukan. Polarisasi boleh, tapi bahaya kalau diikuti isu SARA, ujaran kebencian dan hoaks. Kalau dibiarkan bergulir, tentu dia bisa meluas dan akan memunculkan instabilitas," tutur Edi.

Polri, lanjut Edi, telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan pilkada berjalan lancar dan damai, baik lewat soft aproach maupun hard approach. Soft approach, misalnya, dilakukan Polri lewat manajemen sosial, manajemen media, dan kemitraan.

"Kita mapping tokoh-tokoh dan ulama. Kita minta mereka menyuarakan pilkada aman dan menyejukkan. Kita sediakan media sosial, televisi, koran-koran. Misalnya, kita minta tokoh ini, kiai, pakar, nulis opini di koran untuk mengimbau pilkada tanpa hoaks, tanpa isu SARA," cetus jenderal bintang dua itu.

Adapun pada aspek hard approach, Satgas Nusantara bakal fokus mengawasi akun-akun penyebar fitnah dan hoaks. Hal ini sudah dilakukan Satgas Nusantara bersama siber patrol Polri sejak pertengahan Januari lalu.

"Sudah beberapa (akun) kita tindak, terutama kita awasi daerah-daerah yang rawan," ujar dia.

Viral

Pada kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Rachmat Bagja meminta publik berhati-hati dalam membuat berita bohong atau ujaran kebencian terhadap salah satu paslon di pilkada menjadi viral. Menurut dia, penyebaran hoaks dan isu SARA di media sosial merupakan salah satu pemicu konflik sosial di pilkada.

Diakui Rachmat, meskipun belum marak, sejumlah paslon saat ini sudah mulai diterpa kampanye hitam. "Misalnya di Sumut dan Jabar. Kita sudah kirimkan surat cinta (peringatan) ke tim sukses dan paslon supaya tidak melakukan kampanye-kampanye hitam. Kalau masih berlanjut, kita sanksi," ujar dia.

Untuk menghindari politik identitas marak sebagaimana yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta pada 2017 lalu, Rachmat mengatakan Bawaslu juga bakal menggandeng ulama untuk menyusun materi kotbah Jumat.

"Isinya yang menyejukkan dan menjauhkan masyarakat dari politik SARA," imbuhnya.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas menegaskan latar belakang identitas paslon tidak boleh jadi patokan bagi pemilih dalam menentukan calon pemimpin. Rekam jejak dan kemampuan memimpin harus jadi faktor utama dalam memilih calon kepala daerah. Ia pun berharap perhelatan pilkada kali ini bisa berjalan damai tanpa diwarnai politik uang dan isu SARA.

"NU menegaskan siapa pun terpilih secara demokratis, apa pun agamanya ialah sah. Kafir dan tidak kafir itu tidak ada dalam demokrasi kita dan kita sudah sepakat memilih demokrasi elektoral sebagai jalan regenerasi pemimpin," tandasnya.(P-5)