Pemda Ikut Tangani Terorisme

PEMERINTAH daerah di seluruh Indonesia diminta ikut turun tangan menangani ancaman terorisme dan radikalisme. Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, tugas menanggulangi ancaman terorisme dan radikalisme tidak bisa hanya dibebankan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri.

"Teroris tidak kenal regulasi-regulasi negara mana pun, punya jaringan secara internasional dan regional. Maka enggak mungkin kalau diserahkan kepada BNPT atau polisi saja. (Pemda) harus ikut serta karena bersifat total kita menanggulangi," ujar Wiranto dalam rapat koordinasi kepala daerah seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.

Menurut Wiranto, pemda bisa berperan dalam berbagai aspek penanggulangan terorisme, semisal membantu dalam proses deradikalisasi atau membantu para korban terorisme, serta menginformasikan peringatan dini terkait sumber ancaman terorisme dan jejaring teroris.

"Kita fokuskan pada rapat kerja ini yang menyangkut masalah bagaimana kita melawan terorisme dan radikalisme. Betul-betul memfokuskan ke sana. Kalau ancaman ini bisa kita netralisasi, negeri ini bisa fokus pada pembangunan nasional lebih baik," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta pemerintah daerah dan publik mewaspadai perkembangan di dunia siber. Menurut dia, perkembangan ide-ide radikal di dunia siber memungkinkan lahirnya pelaku teroris tunggal atau yang kerap disebut lone wolf.

"Dengan kemajuan teknologi ini, teroris bisa juga melakukan profiling, mencuri identitas, kemudian orang itu akan dibina secara online dan ancamannya menjadi lone wolf. Mereka menjadi serigala-serigala tunggal yang siap melakukan teror. Itu bagian dari ancaman dunia siber," ujarnya.

Ancaman biologis

Selain ancaman terorisme siber, Hadi mengatakan negara juga harus mengantisipasi ancaman serangan biologis. "Sekarang kan semua ada rekayasa genetika. Bisa saja membuat virus supaya ada kegagalan panen, kematian ternak. Itu bagian yang sedang kita kembangkan untuk bisa mengidentifikasi masalah," tandasnya.

Panglima TNI menambahkan ancaman kesenjangan yang merupakan perpaduan dari inovasi disruptif pada bidang teknologi siber dan bidang biologi, merupakan akar persoalan dari munculnya berbagai paham kekecewaan yang berorientasi pada populisme, ekstrimisme, dan radikalisme.

"Semakin besar kesenjang-an semakin subur berbagai paham kekecewaan yang mendeligitimasi pemerintah dengan cara inkonstitusional," jelasnya.

Panglima TNI memberikan contoh nyata salah satunya, yakni bagaimana media sosial telah digunakan untuk mendistorsi dan mengeksploitasi berbagai isu kesenjangan dan etnisitas terhadap kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk yang menimpa masyarakat di Papua.

Soal ini, TNI pun terus bersinergi dengan semua pihak untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan di daerah-daerah. Dalam salah satu dari tujuh strategi menghadapi berbagai ancaman ke depan, Panglima TNI menyatakan permasalahan kesehatan merupakan pemicu utama dari berkembangnya ke-senjangan.

"Dengan distorsi permasalahan itu, energi yang kita keluarkan justru terkuras bukan untuk mencari esensi permasalahannya," pungkasnya.(Ant/P-5)