4 Sektor Jadi Prioritas di Jabar

SEKRETARIS Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan Pemprov Jawa Barat dan Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK) menyusun sejumlah agenda aksi pencegahan korupsi 2018. Nantinya, agenda itu akan melibatkan berbagai organisasi perangkat dinas (OPD) yang terkait dengan penataan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA).

"Agenda rapat antara Pemprov Jabar dan KPK ini lanjutan rapat kami semalam dengan Pak Gubernur terkait 9 area yang akan menjadi titik koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi," kata Iwa Karniwa seusai rakor supervisi pencegahan korupsi di Aula Bappeda Jawa Barat, Kota Bandung, kemarin.

Iwa mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan KPK, sembilan area tersebut mengerucut pada pencegahan di empat area. Keempatnya ialah proses penyusunan anggaran, perizinan, belanja barang dan jasa serta SDM, dan penguatan pencegahan di sektor SDA yang sudah berjalan.

"Mengenai anggaran, mulai 2019 akan terintegrasi dari mulai musrebang daerah, wilayah, sampai provinsi. Nanti masuk juga RKPD (rencana kerja pembangunan daerah) online," tambahnya.

Dia mengatakan, sesuai dengan pesan Gubernur Jawa Barat, peran dan fungsi pengawasan SDM juga menjadi titik fokus pencegahan korupsi. Peran itu rencananya dilakukan dengan memperkuat sisi kelembagaan organisasi pemerintah daerah (OPD) teknis terkait.

"Dari rapat ini output-nya akan berupa rencana aksi daerah percepatan pembe-rantasan korupsi," kata dia.

Menurut Iwa, KPK akan menuntun dan melakukan pembinaan terkait dengan rencana aksi 2018 itu, dimulai dari hal yang harus dilakukan dinas terkait hingga jadwal waktu rencana aksi.

"Kami juga sudah menda-patkan opini wajar tanpa pengecualiaan (WTP) 7 kali berturut-turut, pemerintah provinsi dengan kinerja terbaik. Sekarang subtansinya membenahi anggaran agar tepat sasaran, menurun-kan angka kemiskinan dan pengangguran," tandasnya.(Ant/P-5)