Pimpinan Baru DPR Tandai Akhir Masa Sidang

KETUA DPR RI Bambang Soesatyo berharap pembahasan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) di Badan Legislasi (Baleg) DPR bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Revisi itu ditargetkan rampung dan tuntas sebelum penutupan masa sidang pada 14 Februari mendatang.

"Saya sebagai pemimpin DPR harus sudah ketuk palu itu sebelum tanggal 14. Syukur-syukur sebelum itu sudah ketuk palu. Jadi tanggal 14 sudah pelantikan," ujar Bambang, di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Dalam menanggapi alotnya alokasi penambahan kursi pimpinan MPR, yang masih menyisakan negosiasi antarfraksi, Bambang meminta agar segera dicari jalan keluar melalui musyawarah mufakat. Jika masih tidak bisa diambil keputusan, pihaknya akan membawanya ke forum tertinggi pengambilan keputusan di parlemen, yakni paripurna.

Bambang pun memastikan Kementerian Keuangan telah menyetujui penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR. Persetujuan itu penting karena penambahan kursi pimpinan MPR/DPR berdampak terhadap penambahan fasilitas dan anggaran yang melekat pada pejabat yang bersangkutan.

Pemerintah menyetujui penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR masing-masing satu kursi. Namun, untuk kursi MPR, sejumlah fraksi menginginkan penambahan dua kursi.

Di kesempatan terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan fraksinya menolak jika jatah pemimpin MPR hanya ditambahkan dua kursi, yakni untuk PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

"Kami lebih suka kalau mau seperti itu, ya sudah, yang ditambah yang di DPR sajalah. MPR tidak usah diutak-atik," cetus Arsul.

Jika memang masih harus ada penambahan, Arsul menilai MPR mesti mendengarkan pendapat dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal itu disebabkan DPD juga turut mengisi lembaga MPR.

Sejauh ini, semua fraksi sepakat untuk menambah satu kursi di kepemimpinan DPR. Kursi itu bakal diberikan ke PDIP. Pembahasan pimpinan MPR masih alot karena perbedaan pendapat jumlah kursi tambahan.(Nov/P-1)