Impor Beras untuk Cadangan Nasional

PEMERINTAH bergeming dengan rencana impor beras sebanyak 500 ribu ton di tengah silang pendapat yang muncul. Impor beras ditujukan untuk memperkuat cadangan nasional demi stabilnya harga beras di masyarakat.

Demikian kesimpulan pertemuan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang didampingi Direktur Utama Badan Usaha Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti dengan Forum Pemimpin Redaksi di Jakarta, tadi malam.

"Harga beras naik tajam sejak Desember 2017. Untuk mengantisipasi produksi padi yang meleset karena hama wereng, gangguan distribusi akibat cuaca, dan banjir di area pesawahan, pemerintah memutuskan mengimpor 500 ribu ton beras," kata Moeldoko yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Jumlah impor itu, kata Moeldoko, ekuivalen dengan seperlima kebutuhan konsumsi masyarakat selama sebulan. "Kalau dihitung dalam hari, ekuivalen dengan kebutuhan enam hari saja."

Pemerintah, kata Moeldoko, tidak ingin ambil risiko. "Panen raya diperkirakan pada Maret-April bila mengikuti siklus normalnya." Beras impor itu, tambahnya, akan disimpan di gudang. "Kuncinya dipegang Satgas Pangan."

Penyedia (importir) per kemarin yang sudah mendapatkan kapal dan akan merapat di pelabuhan-pelabuhan Indonesia sebanyak 260.550 ton. Pengiriman pertama dilakukan pada 9 Februari di Pelabuhan Panjang, Lampung.

Di tempat yang sama, Dirut Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan proses impor dilakukan secara business to business. "Proses lelang beras impor ini dihadiri KPK. Prosedur dan mekanisme sebagaimana yang berlaku," katanya.

Djarot tidak ingin menanggapi klaim surplus 17,6 juta ton pada akhir Desember 2017. "Saya nggak tahu surplus atau tidak. Tetapi cadangan beras di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia nggak segitu, hanya 3,9 juta ton," katanya.

Berdasarkan data dari manajemen Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), stok beras pada Senin (5/2) tercatat sebanyak 24.410 ton. Angka itu bertambah sedikit jika dibandingkan dengan sehari sebelumnya, yakni sebesar 24.009 ton.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo meminta pemerintah tidak setengah-setengah menugasi Bulog sebagai stabilisator pangan nasional. Bulog sebagai lembaga pencipta kedaulatan pangan nasional harus diberi ruang dan dana maksimal.

"Cadangan beras Bulog harus diperbesar, bukan 8% lagi, melainkan 20% sehingga ideal untuk mengatasi berbagai gejolak harga. Beri penugasan kepada Bulog untuk membeli dengan dana penugasan. Sekarang mereka bertanggung jawab atas beban utang pengadaan beras," ungkap Edhy di tengah kunjungannya di Sragen, kemarin.(Alw/WJ/X-3)