Demokrat Pakai Hak Koreksi Terhadap Media Indonesia

KETUA DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyatakan dirinya memakai hak koreksi dalam pengaduannya di Dewan Pers terkait judul pemberitaan di mediaindonesia.com.

Ia menyerahkan semua mekanisme penyelesaian di Dewan Pers.

"Kalau terkait judul itu kan sepenuhnya kewenangan redaksi. Kami juga enggak akan mencampuri itu. Tapi maksudnya judul yang menurut kami bertendensi negatif, cari sensasi, bombastis, ya janganlah gitu," ucap Jensen saat ditemui Media Indonesia, di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (6/2).

Dirinya memakai mekanisme hukum sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu segala proses dipercayakan kepada Dewan Pers.

"Memang bagus di situ (penyelesaiannya). Mungkin menurut Media Indonesia judulnya itu benar kan, tapi menurut kami enggak benar. Kalau dua pihak ini terus memperdebatkan, ini kan enggak ada ujungnya. Jadi lebih baik kemudian kita bawa ke pihak yang memang diberi kewenangan untuk uji ini kan," imbuh dia.

Untuk itu, dirinya meminta agar hasil yang akan diputuskan nantinya dapat diterima oleh Media Indonesia maupun Partai Demokrat. Pengaduan dan penilaian dari Pers dikatakan dia meruapakn hal yang adil bagi kedua belah pihak.

Meskipun demikian, dirinya mengingatkan jika hal ini bukanlah menunjukan jika partai demokrat anti terhadap pers. "Sedikit pun saya enggak pernah berpikir untuk anti pers, jadi ini murni ingin menanyakan langsung ke dewan pers terkait judul sejenis ini secara kode etik itu tepat atau tidak, kalau tidak tepat tentu dikoreksi, kan gitu, ketimbang ini jadi polemik," terang dia.

Menurutnya, judul 'Pemenang Tender Ditolak, SBY Bertindak' berimplikasi pada kader dan Partai Demokrat. Untuk itu, dirinya memosisikan diri sebagai pihak 'seseorang' dalam pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan di UU Pers.

"Saya sebagi seorang Jansen, kader Partai Demokrat merasa dirugikan terhadap judul berita yang dibuat Media Indonesia, itu saja," tukasnya. (OL-4)