Golkar Belajar dari Kasus Bupati Jombang

KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengambil tindakan tegas terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Airlangga mengatakan, Golkar bakal menonaktifkan Nyono dari jabatannya sebagai Ketua DPD Golkar Jatim.

"Kita prihatin, tapi tentu kita akan ambil tindakan tegas. Kita akan Plt-kan," ujar Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Airlangga menegaskan, penangkapan Nyono tidak akan mengganggu konsolidasi Golkar di Pilkada Jawa Timur 2018. "Golkar kan punya sistem. Kemarin sudah rapat, jadi dalam rapat itu juga sudah dikoordinasikan dengan pasangan calon-pasangan calon, baik itu di level provinsi maupun di level kabupaten kota," ujarnya.

Lebih jauh Airlangga meminta agar seluruh kader Golkar, khususnya yang kini memegang jabatan publik, menghindari perilaku koruptif. "Untuk menghindari hal-hal yang tidak diperkenankan hukum dan meningkatkan tata kelola pemerintahan, terutama tata kelola governance dari penyelenggaraan pemerintah," tandasnya.

Sementara itu, KPK menggeledah empat lokasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni diduga sebagai pemberi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Sulestyowati dan diduga sebagai penerima Bupati Jombang 2013-2018 Nyono Suharli Wihandoko.

"Penyidik hari ini melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di beberapa lokasi terkait penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait perizinan dan pengurus-an penempatan jabatan di Pemkab Jombang dengan tersangka Nyono Suharli Wihandoko dan Inna Sulestyowati," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.

Sejauh ini, penyidik antirasywah mengamankan sejumlah dokumen terkait perizinan dan dokumen terkait dana kapitasi serta barang bukti elektronik.

Nyono diciduk penyidik KPK pada Sabtu (3/2) di Stasiun Balapan Solo. Dalam kegiatan penindakan tersebut, pihak penyidik KPK menyita uang tunai sebesar Rp25 juta dan juga uang pecahan dolar berjumlah US$9.500.

Diduga, Nyono sudah membelanjakan uang suap tersebut sekitar Rp50 juta untuk membayar iklan terkait rencananya maju dalam Pilkada Bupati Jombang 2018. Uang suap yang diberikan kepada Nyono diduga berasal kutipan atau pungutan liar jasa pelayanan kesehatan dan dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang.

Uang pernah diberikan Inna sebesar Rp200 juta kepada Nyono pada Desember 2017. Inna juga membantu penerbitan izin operasional rumah sakit swasta di Jombang dan meminta pungli terkait izin.(Deo/Dro/FL/P-4)