Proposal ini-itu Bikin Bupati Tekor

BANYAK hal yang menjadi pendorong kepala daerah menyelewengkan kewenangan atau korupsi. Mulai iming-iming pihak ketiga, pengeluaran yang lebih besar ketimbang gaji, hingga pembayaran mahar ketika maju sebagai calon kepala daerah.

Bupati Tegal, Jawa Tengah, Enthus Susmono mengemukakan itu seusai menyaksikan pentas wayang santri di SMAN 2 Brebes, Jawa Tengah, kemarin. "Kadangkala bupati atau gubernurnya enggak berniat korupsi, tapi ada pihak lain yang terus mengiming-imingi sehingga tergoda dan melakukan korupsi atau menerima suap," ujar Enthus.

Bukan itu saja, bupati kerap di-todong berbagai proposal yang di-ajukan elemen masyarakat sehingga membuat mereka tekor. Enthus menyebut gaji bupati ditambah pendapatan lainnya paling banyak Rp30 juta per bulan, tetapi pengeluarannya bisa jauh lebih besar.

"Banyak yang mengajukan proposal untuk ini-itu yang memerlukan banyak uang," terang Enthus.

Ia mengungkapkan banyak pula kepala daerah yang ketika maju mencalonkan diri harus memberi mahar kepada partai-partai yang mengusungnya. Mereka terpaksa melakukannya karena tidak percaya diri. Hal itu juga menjadi pemicu untuk korupsi ketika menjabat.

"Saya mencalonkan bupati pada periode kedua sekarang ini tidak ada partai politik pengusung yang meminta mahar kepada saya," ucap Enthus.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah ataupun pejabat publik di daerah selalu berasal dari hulu yang sama, yakni sistem politik.

Menurut Robert, politik di Indonesia telanjur korup dan salah satu pintu masuk menuju 'ruang gelap' kekuasaan itu melalui sistem pemilihan kepala daerah.

"Pilkada itu jadi pintu masuk korupsi karena korupsi jadi sumber pendanaan partai politik maupun pencalonan dan kampanye," ujarnya seperti dikutip Metro-tvnews.com, kemarin

Robert mengatakan pola korupsi dari sistem politik akan tetap terjadi selama belum ada reformasi partai politik. Pemerintah daerah yang belum semuanya transparan juga membuat peluang pejabat daerah untuk korupsi selalu besar.

Efek jera nihil

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyebut salah satu faktor pendorong korupsi kepala daerah ataupun DPRD karena tidak adanya efek jera yang muncul dari berbagai penindakan korupsi terkait dengan penganggaran.

Hukuman bagi para koruptor masih rendah. Misalnya, salah satu putusan vonis kasus korupsi hanya 1,5 tahun terkait dengan suap pembahasan APBD di Semarang, Itu belum dikurangi bonus remisi dan pengurangan yang nantinya diterima.

"Efek jera ini yang kemudian membuat para kepala daerah ataupun DPRD lain tidak memandang ancaman bagi mereka ketika melakukan korupsi," ujar Almas.

Kepala daerah seakan tidak ada hentinya terjerat kasus korupsi. Teranyar Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko ditangkap karena diduga menerima suap jual beli jabatan. Penangkapan itu dilakukan KPK tidak lama setelah Gubernur Jambi Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengesahan APBD.(Dro/P-1)