Penjabat Gubernur dari Polri Dikaji Ulang

PEMERINTAH merespons aspirasi publik terkait dengan polemik penempatan perwira tinggi Polri sebagai penjabat gubernur pada saat Pilkada 2018. Pemerintah pun memutuskan untuk mengkaji ulang langkah itu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah mengevaluasi demi suksesnya pesta demokrasi. "Ada suatu masukan, opini masyarakat, tentu pemerintah mendengarkan itu. Kita tidak buta dan tuli, kita dengarkan aspirasi masyarakat," ujar Wiranto seusai rapat koordinasi bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakapolri Komjen Syafruddin, dan Kepala Staf Umum TNI Laksdya Didit Herdiawan di Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, Mendagri sebelumnya melayangkan surat permintaan bantuan kepada Kemenko Polhukam, TNI, dan Polri untuk menyeleksi pejabat yang bisa mengemban tugas sebagai pelaksana tugas atau penjabat gubernur. Kemudian, muncul nama Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin.

Iriawan disiapkan sebagai penjabat Gubernur Jabar menggantikan Ahmad Heryawan, sedangkan Martuani menjadi penjabat Gubernur Sumut menggantikan Tengku Erry Nuradi.

Wiranto menegaskan langkah yang diambil pemerintah tak serampangan. "Pemerintah akan mengkaji kembali penempatan pelaksana tugas untuk daerah-daerah yang melaksanakan pilkada."

Pemerintah, imbuh dia, masih memiliki waktu hingga Juni untuk menunjuk penjabat kepala daerah. Ia mengimbau masyarakat berpikir positif demi menunjang keamanan dan kelancaran pilkada.

Mendagri juga mengatakan penunjukan penjabat gubernur dari Polri sesuai dengan aturan. Namun, pemerintah tak ingin penunjukan itu membuat gaduh. "Yang penting iklim sejuk harus diutamakan. Pak Menko Polhukam mengatakan pemerintah sebelum mengeluarkan (kebijakan) lewat keppres akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, pro dan kontra."(Gol/X-8)

#PILKADA