Ketua DPR Minta Efektifkan Pencegahan Korupsi

JUMLAH kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sejak 2004 hingga 2018 terus bertambah.

Yang terbaru, pada Sabtu (3/2), Bupati Jombang sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Nyono Suharli Wihandoko terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sehubungan dengan ini, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengefektifkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, agar dapat lebih mengerucut pada sistem pencegahan korupsi.

"Meminta pemerintah untuk lebih mengefektifkan Perpres nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, agar dapat lebih mengerucut pada sistem pencegahan korupsi," ujar Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/2).

Ia juga mendesak agar para kepala daerah bersama KPK menerapkan sistem transparansi keuangan.

"Mendesak pemerintah untuk meminta para kepala daerah menerapkan e-government dalam hal e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment, dan e-asset sehingga semuanya bisa dikontrol secara elektronik," pungkasnya. (OL-4)