Biaya Politik Murah Solusi Cegah Korupsi

KASUS korupsi yang menjerat Gubernur Jambi Zumi Zola dan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko kian menguat kan dampak buruk dari politik biaya tinggi. Agar rasywah tak terus menyandera pejabat publik, politik biaya murah merupakan salah satu solusi terbaik.

Pada Jumat (2/2), Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka kasus suap ‘uang ketuk palu’ kepada DPRD Jambi untuk pengesah an APBD 2018. Sehari kemudian, KPK menangkap tangan Nyono yang diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Jombang Inna Silestyowati agar bisa menjadi pejabat definitif.

Dua perkara itu hanyalah sedikit dari banyak kasus pejabat eksekutif dan legislatif memanfaatkan jabatan untuk mengeruk fulus. Koordinator ICW Febri Hendri mengatakan korupsi tak lepas dari mahalnya biaya politik yang membuat kepala daerah ataupun dewan melakukan berbagai cara untuk menutupi biaya kampanye.

‘’Tak hanya membalikkan modal, sering kali ditemui suap-menyuap antara kepala daerah dan anggota dewan juga untuk memperkaya diri sehingga bisa maju kembali dalam pilkada ataupun pemilu berikutnya,’’ tutur Febri di Jakarta, kemarin

Ia menegaskan biaya politik yang murah harus dijadikan sistem serta tren di kalangan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi mencari uang saat memilih, tetapi mempertimbangkan kualitas dari calon kepala daerah ataupun anggota legislatif.

Selain biaya politik yang murah, Febri juga mengatakan sudah saatnya transparansi
betul-betul dikedepankan dalam proses APBD melalui e-budgeting. ‘’Masyarakat juga harus dilibatkan sejak perencanaan sehingga bisa mengawal proses APBD dari awal hingga akhir.’’

Senada, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Hifzil Alim mengatakan korupsi tak lepas dari biaya politik yang
mahal. Saat mencalonkan diri, para pejabat tidak mengukur kemampuan finansial dan berpikir bahwa uang yang telah dikeluarkan nantinya harus dikembalikan.

“Itu enggak boleh. Menjadi pejabat publik bukan soal bisnis, tapi soal amanah. Kalau ngukurnya bisnis, berapa dia telah keluarkan, dia akan meminta kembali,” ucapnya.

Selain itu, Hifzil menilai bahwa fi losofi negosiasi politik dalam pembahasan anggaran saat ini sudah berubah. Negosiasi politik tidak lagi ditujukan untuk menyejahterakan rakyat, tapi untuk konsesi politik. “Kalau mau aman, eksekutif harus mengakomodasi keinginan-keinginan legislatif. Itu yang membuat pembahasan anggaran, muncul yang namanya uang ketuk palu itu.’’

Uang ketuk palu ada, juga karena dilegitimasi oleh sifat-sifat permisif dari pemilih. Saat pemilihan, masyarakat
pun menerima uang yang diberikan oleh calon kepala daerah tersebut.

Peran parpol
Untuk menekan biaya politik tinggi, Hifzil menilai parpol memiliki peran besar, yakni dengan tidak meminta mahar politik. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate pun mengakui biaya politik memang sangat tinggi, baik untuk pencalonan maupun pemenangan. ‘’Itulah yang membuat calon kepala daerah saat terpilih akan berusaha untuk mengembalikan modalnya tersebut. Korupsi masih terjadi juga lantaran orang masih melihat kekuasaan ialah cara untuk memperkaya diri.’’

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan praktik uang ketuk bagi DPRD untuk mengesahkan APBD yang diajukan pemerintah daerah tidak hanya terjadi di Jambi, tetapi juga di banyak daerah lain. “Analisis KPK dari potongan-potongan informasi yang diperoleh menunjukkan di banyak tempat (memang) seperti itu. Karena itu, kita perlu bekerja keras, baik dalam penindakan maupun pencegahan agar hal itu tidak berulang,’’ tuturnya. (Nur/Dro/X-8)