Identitas Kebangsaan Perkuat Pemahaman Terhadap Pancasila

KARAKTER dan identitas bangsa ialah Pancasila. Suka atau tidak, perkembangan cepat dunia banyak menggerus nilai-nilai Pancasila.

Jika tidak bisa mengendalikan kemajuan dunia, hal itu bisa mengikis identitas kebangsaan.

Demikian disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam kuliah umum sosialisasi empat pilar kebangsaan di Universitas Borneo Tarakan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Minggu (4/2).

"Kita harus mengetahui identitas dan jati diri kita. Kalau tidak paham dari mana kita berasal, kebudayaan kita, paham isme bisa masuk. Karena, dari mana datangnya cinta Tanah Air jika tidak tahu dan memahami," ujar Zulkifli yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Acara itu dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara Udin Hianggo, Wali Kota Tarakan Sofian Raga, Rektor Universitas Borneo Tarakan Adri Patton dan civitas Universitas Borneo Tarakan.

Untuk dapat memahami Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa, jelas Zulkifli, harus berkaca pada sejarah. Kelahiran Pancasila dimulai pada 1 Juni 1945 lewat pidato Presiden Sukarno. Perumusan isinya dilanjutkan oleh Tim Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.

Menurutnya, Pancasila tidak boleh diinterpretasikan menurut selera masing-masing. Pancasila harus dimaknai founding fathers sebagai alat pemersatu. Ia melihat fenomena bahwa Pancasila kerap dicabik-cabik, bahkan mulai ditinggalkan.

"Jika ada yang masih melihat latar belakang suku maupun agama, itu tandanya kembali mundur ke masa 72 tahun lalu. Jangan meributkan hal yang sudah selesai. Tidak usah disama-samakan, karena memang memang berbeda. Pancasila itu pemersatu, bukan mengotakkan," tegasnya.

Pengotakkan, ia mencontohkan, tampak pada kontestasi pilkada maupun pilpres. Masyarakat saling terpecah karena berbeda pilihan politik. Bahkan sesama anak bangsa saling memusuhi.

Di masa kini, sambungnya, Pancasila menghadapi tantangan menghadirkan sila kedua, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Semua pihak mesti terus bekerja sama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan dan menurunkan angka kemiskinan.

Menurutnya, baru sebagian rakyat yang merasakan keadilan sosial. Penduduk di Jawa, jelas mantan menteri kehutana ini, jauh lebih beruntung ketimbang penduduk di Indonesia Timur. Mulai dari ekonomi, akses pendidikan hingga infrastruktur.

"NKRI adalah kesetaraan bagi siapa saja dan di manapun. Menjadi kewajiban negara melindungi tumpah darah Indonesia. Jadi percepatan pembangunan itu penting karena kesenjangan buat kegaduhan," pungkasnya.

Sementara Adri mengatakan, fasilitas pendidikan di universitasnya memang masih ketinggalan dibandingkan perguruan tinggi terkemuka di Jawa. Ia berharap, pemerintah bisa memerhatikan fasilitas pendidikan bagi tunas bangsa di daerah-daerah terpencil. (OL-4)