Wapres Minta Filipina Belajar dari Aceh

WAKIL Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla tidak segan membagi pengalamannya dalam meredakan konflik di Aceh ketika menerima delegasi Front Pembebasan Islam Moro (MILF) di Jakarta, kemarin.

Wapres meminta MILF belajar dari apa yang dilakukannya di bumi 'Serambi Mekah' itu.

"Mereka berdiskusi, mencari pengalaman yang baik dan juga mereka baru dari Aceh melihat perkembangan karena banyak kemajuan yang ingin dipelajari di Indonesia," kata Wapres Jusuf Kalla seusai menerima delegasi MILF dan UNDP di Kantor Wakil Presiden Jakarta, kemarin.

Wapres memberi masukan mengenai pengalamannya mewujudkan perdamaian di Aceh ketika konflik terjadi antara kelompok separatis bersenjata dan TNI.

Dalam prosesnya, JK mengatakan juga melakukan pendekatan persuasif melalui dialog dan kompromi.

"Ya, tentu bagaimana pengalaman kita bahwa dalam setiap misi perdamaian. Hal pertama yang harus kita lakukan ialah saling menghormati, kedua mesti ada komprominya," kata JK.

Ketua MILF, Murad Ebrahem, mengatakan pihaknya ingin becermin dari Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian di daerah-daerah konflik, khususnya Aceh.

Perwakilan MILF bersama dengan UNDP dan Kementerian Luar Negeri juga telah mengunjungi Aceh untuk melihat perkembangan daerah tersebut setelah mencapai kesepakatan perdamaian.

"Kami datang ke sini untuk belajar dari pengalaman pemerintah Indonesia, khususnya kepada Wapres, dalam menangani Aceh. Kami tengah mengalami situasi yang sama dan kami sudah berkunjung ke Aceh dan kami sangat terkesan dengan apa yang terjadi di sana setelah tsunami dan konflik," kata Ebrahem.

Selain menyambangi Kantor Wapres, MILF juga menemui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kantor Kemenlu, Jakarta.

Di sana, pemerintah Indonesia kembali menegaskan sikapnya untuk mendukung perdamainan di Filipina selatan yang juga diusahakan oleh semua pihak.

Indonesia secara aktif selalu membantu dan mendorong rekonsiliasi dan perdamaian di Filipina.

Sejak 2012 hingga 2018, Indonesia telah mengirim sebanyak 84 personel, baik militer maupun sipil, untuk membantu proses rekonsiliasi dan perdamaian di Filipina selatan.

"Menlu juga menyampaikan kekhawatiran soal penyanderaan WNI. Kita meminta bantuan apabila MILF bisa menolong untuk proses pembebasan WNI yang masih disandera," ucap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

Penyanderaan WNI

MILF pun menyatakan terus mengupayakan agar permintaan Menlu RI itu segera terlaksana.

Hingga kini, sejumlah usaha masih dilakukan untuk membebaskan tiga sandera walaupun belum menuai hasil.

"Kami tahu masih ada beberapa orang Indonesia yang masih disandera di Filipina selatan dan kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan mereka," lanjut Ebrahem.

Hingga kini, masih terdapat tiga WNI yang merupakan pekerja kapal milik warga Malaysia yang disandera di Filipina selatan oleh kelompok militan Abu Sayyaf sejak awal November 2016.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah berhasil dua dari lima WNI yang disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf.

Kedua WNI tersebut, yang bernama La Utu bin Raali dan La Hadi bin La Adi, telah dikembalikan ke pihak keluarga masing-masing.

La Utu dan La Hadi ialah WNI yang bekerja sebagai nelayan di kapal penangkap ikan di Sabah, Malaysia.

Keduanya diculik dan disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina selatan pada 5 November 2016 dan berhasil dibebaskan pada 19 Januari 2018.

Sejak 2016, sebanyak 32 WNI telah disandera di Filipina selatan dan 29 orang di antaranya telah berhasil dibebaskan.(Ant/P-5)