Kesuksesan Jokowi Jadi Modal Hadapi Pilpres 2019

KETUA Bidang Media & Penggalang-an Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai Presiden Joko Widodo memiliki modal besar untuk terpilih kembali di Pemilu Presiden 2019.

Ditambah lagi sudah ada beberapa partai politik yang kembali mencalonkan Jokowi.

"Dengan modal kesuksesan kinerja pemerintahan pasti akan mengantarkan keterpilihan kembali Pak Jokowi sebagai presiden pada periode yang kedua," kata Ace.

Ace yakin partai-partai koalisi saat ini solid mendukung Presiden Joko Widodo hingga masa tahapan pencalonan tahapan pemilu.

Selain Golkar, partai yang sudah resmi mendukung yaitu Partai NasDem, Partai Hanura, dan PPP.

"Tentu semua partai pendukung Jokowi ini berkomitmen kuat mengantarkan pemerintahan ini berkinerja baik," ujar Ace.

Secara formal sendiri belum ada konsolidasi antarpartai koalisi yang dilakukan intensif. Pertengahan tahun ini konsolidasi diharapkan bisa mulai berjalan.

"Semua partai politik pemerintah kini bekerja keras untuk menyukseskan pemerintahan Pak Jokowi agar dapat mencapai target-target kinerja pemerintahan yang dirasakan rakyat," imbuh dia.

Masih soal Pilpres 2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan tidak akan maju lagi dalam Pilpres 2019.

Namun, JK memprediksi pada pilpres 2019 akan ada 3 sampai 4 calon presiden.

"Kan PT (presidential threshold) 20%. Secara teori artinya setidak-tidaknya bisa empat (calon), bisa empat. Mungkin juga tiga, pengalaman yang lalu kan yang pertama 2004 empat calon, 2009 ada tiga calon," kata JK di kantor Wapres (30/1).

JK juga berkomentar soal Prabowo Subianto.

Menurutnya, Prabowo dipastikan menggunakan hak politiknya untuk maju sebagai capres dan hal itu wajar saja.

Apalagi Prabowo ialah seorang ketua umum dan pendiri Partai Gerindra sehingga akan menggunakan kendaraan parpolnya untuk maju sebagai capres.

"Orang mendirikan partai ujungnya ingin mempunyai kekuasaan. Jadi kalau pimpinan partai itu tak mempunyai minat untuk kekuasaan, berarti bukan pimpinan partai.''

"Tapi, terserah kepada Pak Prabowo sendiri, kita tak bisa mengatakan wajar, tidak wajar, tidak bisa (karena) itu hak politiknya," sambungnya.(Pol/Nur/Ant/P-2)