Pemohon Paspor Terindikasi Teroris

KANTOR Imigrasi Nunukan Kalimantan Utara menyebutkan terdapat pemohon paspor yang diduga kuat terindikasi akan bergabung dengan kelompok teroris.

Kepala Kantor Imigrasi Nunukan Ferry Shout menegaskan pihaknya menolak memberikan paspor kepada yang bersangkutan karena indikasi tersebut.

"Ada beberapa pemohon paspor terindikasi kuat tergabung dengan kelompok terorisme. Pemohon beralasan akan bekerja di Malaysia, tapi ditolak," ujar Ferry, kemarin. Menurut Ferry, pemohon paspor yang terindikasi kelompok terorisme itu beralasan akan bekerja di Malaysia. Namun, pihak Imigrasi Nunukan tidak mempercayai pengakuan itu karena ada data diri yang menjadi acuan petugas Imigrasi setempat.

Menurut Ferry, sejumlah pemohon yang terindikasi berafiliasi dengan kelompok teroris tersebut tidak bisa menyangkal karena sistem daring yang digunakan saat ini. Data diri orang-orang yang dicekal keluar negeri telah dimiliki Kantor Imigrasi Nunukan.

Bahkan ada di antara para pemohon tersebut yang dicekal pemerintah Malaysia sehingga tidak akan diperbolehkan masuk ke negara itu. Dengan demikian. Kantor Imigrasi Nunukan tidak memiliki alasan untuk memberikan paspor.

Ferry mengutarakan, pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Nunukan khusus untuk tujuan berkunjung, seperti ingin berwisata dan melawat keluarga. Adapun permohonan paspor untuk menjadi tenaga kerja Indonesia hanya ditujukan ke Layanan Terpadu Satu Atap di Kantor Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI).

Sehari sebelumnya, pihak kepolisian menyebut bahwa Polisi Diraja Malaysia (PDRM) menangkap dua orang yang diduga terlibat organisasi terorisme Islamic State (IS). Salah seorang di antaranya warga negara Indonesia berinisial MA bin MB.

Ia ditemukan pernah berkomunikasi dengan pimpinan IS melalui aplikasi perpesanan WhatsApp dan mencoba merekrut WNI untuk bergabung dengan IS. Dalam kesehariannya MA bin MB bekerja sebagai pekerja konstruksi bangunan dan sempat menaikkan bendera IS di lokasi kerjanya. Ia ditangkap polisi Malaysia di Kualalumpur pada 17 Januari 2018.(Ant/P-1)