Verifikasi Faktual Kabupaten/Kota Lebih Ketat

KOMISI Pemilihan Umum siap melaksanakan verifikasi faktual tingkat kabupaten dan kota yang dimulai hari ini hingga lusa (1/2).

Komisioner KPU RI Ilham Saputra menyebut persiapan di tingkat daerah sudah matang. Persiapan justru harus lebih diupayakan pengurus partai politik di tingkat kabupaten dan kota.

Menurut Ilham, verifikasi faktual di tingkat kabupaten dan kota akan lebih ketat. Tidak hanya menyesuaikan data domisili kantor parpol, pengurus, serta keterwakilan perempuan sebanyak 30% dari total jumlah pengurus, KPU juga harus memeriksa sampel 5% anggota jika jumlah anggota lebih dari 100 ribu atau 10% jika anggota berjumlah lebih dari 100 ribu.

Sesuai dengan rapat konsultasi dengan DPR, untuk mengefisienkan waktu, parpollah yang harus mendatangkan anggota yang akan diverifikasi faktual.

Parpol juga harus mendatangkan 5% atau 10% anggota mereka sesuai jumlah yang ada. "Ini tentunya jauh lebih luas cakupannya," kata Ilham, kemarin.

Sementara itu, hari ini menjadi hari terakhir pemeriksaan dan kelengkapan verifikasi faktual di tingkat pusat dan provinsi.

Di tingkat pusat seluruh partai politik lama sejumlah 12 parpol dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual. Hal itu ditetapkan setelah partai terakhir yang dinyatakan belum memenuhi syarat keterwakilan perempuan, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), akhirnya dinyatakan memenuhi syarat.

Status itu diberikan setelah salah satu anggota perempuan pengurus pusat PKPI hadir ke KPU untuk mengonfirmasi. Sebelumnya, pada Senin (29/1), PKPI dinyatakan belum memenuhi syarat akibat tidak hadirnya seorang anggota pengurus perempuan akibat urusan keluarga. "Setelah dicek, benar dia anggota PKPI. Sudah datang hari ini. Dengan demikian dari 39 anggota ada 10 perempuan yang sudah sesuai," kata komisioner KPU RI, Evi Novida Manik.

KPU masih menunggu data hasil verifikasi faktual tingkat provinsi dari KPU daerah. "Baru ada 11 provinsi yang masuk, tapi itu pun belum semua. Jadi masih menunggu. Untuk verifikasi faktual tingkat kabupaten dan kota tetap jalan besok," tukasnya.

Belum penuhi syarat

Ketua KPU Papua Adam Arisoy mengatakan hasil verifikasi faktual yang dilakukan tiga partai politik dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS).

Parpol yang dinyatakan BMS ialah PDIP, Demokrat, dan Hanura karena saat dilakukan verifikasi, ketua parpol tidak hadir.

"KPU masih memberikan kesempatan kepada ketiga parpol untuk memperbaiki dengan menghadirkan para ketua parpol," kata Ketua KPU Papua Adam Arisoy, kemarin, seusai melakukan verifikasi faktual di DPD Demokrat Papua. Dikatakan, perbaikan yang dilakukan kedua parpol paling lama hingga Jumat (2/2) di Kantor KPU Papua di Jayapura.

KPU Papua sebelumnya sudah melakukan verikasi serupa terhadap NasDem, PAN, PPP, Gerindra PKS, dan Golkar dan semua dinyatakan lengkap atau lolos verifikasi faktual.

Verifikasi faktual, kata dia, dilakukan dengan mengutamakan tiga kriteria, yakni kehadiran pengurus inti, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol, dan status kantor.

Sekretaris DPD Demokrat Papua Ca-rolus Bolly secara terpisah mengatakan, sudah mencoba untuk melakukan video call dengan ketua DPD demokrat yang juga menjabat Gubernur Papua Lukas Enembe, tetapi telepon selulernya tidak aktif.

"Kami akan segera menjadwalkan perbaikan dengan menghadirkan ketua parpol," kata Carolus Bolly yang didampingi sejumlah pengurus DPD Demokrat Papua. (BB/PS/LD/JS/AU/Ant/X-4)