2 Kubu PPP Rindu Pemimpin Baru

DUA kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Istimewa Yogyakarta menginisiasi upaya islah di tubuh partai Kabah dengan menggelar rapat koordinasi di Kantor DPW PPP DIY, Jalan Badran, Kota Yogyakarta, kemarin.

Rapat itu dihadiri Ketua DPW PPP versi Djan Faridz, Syukri Fadloli dan tokoh Mega Bintang, Moedrick Sangidoe. Dari kubu Romahur-muziy hadir Wakil Ketua Umum Badrut Tamam Ahda dan Anwar Sanusi. Islah mendesak dilakukan karena konflik yang telah berlarut-larut.

"Keinginan islah ini sudah kami kordinasikan dengan semua peng-urus wilayah. Di group Whatsapp, sebanyak 34 pengurus wilayah mendukung terselenggaranya musyawarah luar biasa (MLB) untuk memilih ketua umum baru yang netral," jelas Tamam Ahda.

Menurut dia, islah sangat perlu dan penting dilaksanakan. Semenjak terjadi perpecahan, hampir seluruh kader di tingkat pusat hingga ke wilayah dan cabang juga terpecah. Padahal, dalam dua tahun ke depan akan memasuki masa pemilu.

"Keberhasilan islah dan keha-diran pemimpin baru diharapkan mampu membawa PPP kembali meraih suara sesuai parliamentary threshold (ambang batas parlemen) seperti pada Pemilu 2014," ujarnya.

Ia menyebutkan, lima tahun lalu sebelum terjadi perpecahan, PPP mampu meraih 6,3% suara di tingkat nasional dengan menempatkan 36 wakil di DPR. Jika PPP tidak segera melakukan islah, jelasnya, peluang meraih suara yang sama pada Pemilu 2019 sangat sulit.

Dari kubu Djan Faridz, Syukri menyambut baik usulan islah untuk mengembalikan muruah dan nama besar PPP.

"Kami melihat perpecahan partai yang melahirkan dua kepemimpin-an ini mencederai ideologi dan asas partai yang berlandaskan agama Islam," jelasnya.

Sepakat

Baik Tamam maupun Syukri se-pakat meminta kader yang menolak untuk membentuk partai baru yang lepas dari identitas PPP. Namun, keduanya sama-sama mengaku belum mendapatkan nama tokoh yang layak dijadikan Ketua Umum PPP yang baru mengantikan Romi maupun Djan.

Syukri dan Tamam berharap musyawarah luar biasa bisa dilaksanakan paling lambat April 2018 sebab pada Juni 2018 pendaftaran anggota legislatif sudah dibuka.

Setelah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, usulan islah itu selanjutnya akan dibawa ke berbagai daerah untuk disosialisasikan sehingga mendapatkan dukungan penuh dari kader.

DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede sebenarnya sudah mengajak PPP kubu Djan bergabung setelah putusan Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan kasasi yang diajukan Djan Faridz-Achmad Dimyati Natakusumah. "Putusan tersebut sudah final. Karena itu, kami mengajak seluruh kader PPP bersatu menyongsong Pemilu 2019 sehingga kami mempersilakan teman-teman di sebelah untuk bergabung," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Jakarta, 26 Desember silam.

Pertentangan politik harus segera diakhiri karena persoalan hukum sudah tuntas. Semua putusan hukum melegalkan PPP hasil Muktamar Pondok Gede seperti Putusan PK Nomor 79 Tahun 2017, Putusan Kasasi TUN Nomor 514, dan empat putusan MK.(Ant/P-4)