Golkar Mulus Lewati Verifikasi Faktual

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengatakan verifikasi faktual Partai Golkar di tingkat dewan pimpinan pusat (DPP) telah memenuhi syarat. Partai berlambang pohon beringin itu dinilai memenuhi tiga aspek, yaitu kepengurusan inti, kantor domisili partai, serta keterwakilan perempuan minimal 30% di kepengurusan tingkat pusat.

"Ketiganya telah memenuhi syarat. Dengan ini saya nyatakan verifikasi faktual Golkar di tingkat DPP Golkar dinyatakan telah memenuhi syarat," kata komisioner KPU Ilham Saput-ra saat memimpin jalannya verifikasi faktual di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin.

Dalam proses tersebut, satu per satu pengurus inti diperiksa kartu tanda anggota (KTA), kartu tanda penduduk (KTP), serta kehadirannya. Pengurus inti tersebut antara lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Bendahara Umum Partai Golkar Robert J Kardinal, dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.

Setelah itu, Tim Verifikasi KPU mengecek kantor domisili partai. Tak butuh waktu lama untuk mencocokkan indikator itu karena partai berlambang pohon beringin ini telah lama mendiami kompleks bangunan yang ada di Jalan Raya Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat.

Selanjutnya, KPU mengecek syarat keterwakilan perempuan minimal 30% di kepengurusan tingkat pusat. Sebanyak 81 dari 261 jumlah anggota perempuan di Partai Golkar dipanggil satu per satu oleh Tim Verifikasi KPU untuk menunjukkan KTP dan KTA. Kurang dari 1 jam, 81 anggota perempuan Partai Golkar telah menunjukkan syarat-syarat yang dimintakan KPU.

"Keterwakilan perempuan di DPP Golkar sudah 30%. Jadi memenuhi syarat," lanjutnya.

Setelah dinyatakan lolos dalam verifikasi faktual di tingkat pusat, selanjutnya Golkar akan menghadapi verifikasi faktual di tingkat provinsi yang masih berlangsung sampai hari ini. Adapun untuk tingkat kabupaten/kota berlangsung sampai Februari 2018 mendatang.

Di kesempatan terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menginginkan perempuan juga dapat menduduki posisi strategis, dari legislatif dengan duduk di parlemen hingga menjadi eksekutif alias kepala daerah.

"Perempuan bisa mengangkat aspirasi perempuan di tingkat legislatif sebagai pengambil keputusan," kata Yohana di Ballroom 2 Hotel JS Luwansa, HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

Pihaknya pun telah membuat desain besar untuk mempersiapkan perempuan di parlemen. Salah satunya lewat program prioritas terkait dengan aksi kekerasan terhadap perempuan temasuk anak, dan juga perdagangan manusia.(Nov/MTVN/P-5)