Intelijen Polri Diminta Deteksi Potensi Kerawanan

BADAN Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri harus bisa mewaspadai potensi kerawanan pilkada serentak 2018 serta Pemilu 2019. Pasalnya, turbelensi politik dikhawartirkan bisa memengaruhi stabilitas dalam negeri.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Mendagri menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo secara spesifik meng-instruksikan Baintelkam Polri mewaspadai ujaran kebencian, fitnah, dan kampanye berbau SARA. Aparat intelijen diharapkan bisa mendeteksi dini sekecil apa pun potensi kerawanan di daerah pemilihan.

"Arahan Presiden, mari kita lawan politik uang, lalu lawan kampanye ujaran ebencian, fitnah, dan SARA. Ini aromanya memasuki tahapan pileg dan pilpres," ujarnya dalam rapat koordinasi Baintelkam Polri di Hotel Ghardika, Jakarta, kemarin.

Presiden, sambung Tjahjo, meminta pilkada kali ini banyak diwarnai dengan pertarungan adu program dan konsep untuk kemaslahatan, percepatan, pembangunan, dan kesejahteraan daerah.

Tjahjo juga berharap ada peningkatan partisipasi politik dari masyarakat. Pemerintah menargetkan jumlah partisipasi politik tahun ini mencapai 78%. Pasalnya, belakangan ada kecenderungan menurunnya angka partisipasi politik, yakni dari 75% pada 2015 menjadi 74% di tahun berikutnya.

Ia juga meminta stabilitas keamanan tetap dijaga. Menurut Tjahjo, Baintelkam Polri dengan jaringannya yang luas dapat memetakan potensi konflik yang akan terjadi di daerah penyelenggara pilkada.

"Termasuk area rawan bencana yang bisa membatalkan pilkada. Kalau ada gunung meletus, banjir, itu harus dipetakan daerah mana yang rawan tersebut. Kita juga menitipkan DP4 (daftar penduduk potensial pemilih), yang sekitar 3% penduduk belum terekam. Bisa berpotensi buat kerusuhan," tandasnya.

Tjahjo sekaligus meminta Baintelkam memberikan perhatian khusus pada daerah pemilihan yang memiliki calon tunggal dan dua pasang calon, seperti di Sumatra Utara, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua.(Pol/P-5)