Mahar Gerindra belum Cukup Bukti

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur belum menemukan cukup bukti terhadap pelaporan yang disampaikan La Nyalla Mattalitti terkait adanya mahar dalam proses Pilgub Jawa Timur oleh DPP Partai Gerindra.

"Sampai sekarang belum ada bukti yang kami temukan," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Dukungan Antarlembaga Bawaslu Jatim Aang Kunaifi di Surabaya, kemarin.

Bawaslu juga sudah berupaya mendatangkan La Nyalla, namun mantan Ketua Umum PSSI itu tidak bisa datang dalam dua kali panggilan. Bahkan, pihaknya sudah konsultasi ke Bawaslu Pusat. Karena itu, Bawaslu Jatim tidak bisa melanjutkan kasus tersebut. Kecuali, bila nanti pihak-pihak terkait bisa dimintai keterangan. "Kuncinya ada di La Nyalla, namun sampai kini belum bisa dimintai keterangan. Jika sudah bisa, semuanya akan terbuka," ujar Aang.

Sejauh ini belum ada pelaku politik mahar yang ditindak, kendati kasusnya banyak mencuat di masyarakat.Dugaan praktik politik mahar diungkap sejumlah bakal calon kepala daerah yang gagal meraih pengusungan partai. La Nyalla Mattalitti mengaku dimintai uang miliaran rupiah oleh Partai Gerindra untuk pencalonannya di Pilgub Jawa Timur.

Bakal calon Wali Kota Cirebon Siswandi menyatakan telah ditodong Rp1,5 miliar untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di tempat lain, John Krisli mengungkapkan dirinya dimintai mahar Rp1,4 miliar oleh Gerindra dan Rp1 miliar oleh PPP untuk maju ke Pilkada Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur itu hanya sanggup membayar Rp500 juta kepada Gerindra.

Kemudian, bakal calon Wakil Wali Kota Malang, Jawa Timur, Hadi Prajoko, mengatakan sudah menyerahkan uang ratusan juta rupiah kepada sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Meski begitu, PKB urung mengusungnya.

Libatkan masyarakat

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menawarkan iming-iming hadiah kepada masyarakat yang bisa menemukan dan melaporkan praktik politik uang dalam pilkada di Babel.

"Bagi masyarakat yang dapat menemukan politik uang di Pilkada Pangkalpinang, Bangka, dan Belitung, akan kita berikan hadiah," ujar Ketua DPW NasDem Babel Zuristyo Primadata, kemarin. Namun, DPW NasDem Bangka Belitung belum menentukan bentuk hadiah tersebut. Zuristyo hanya menekankan laporan dari masyarakat itu mesti disertai bukti-bukti.

Ia menambahkan untuk mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah yang bersih tanpa adanya kecurangan dan politik uang, pihaknya sudah membentuk Komisi Saksi Nasdem (KSN). "Nanti KSN ini akan mengawasi kecurangan dan politik uang di pilkada mulai dari tahapan pelaksanaan, pencoblosan, perhitungan suara, hingga penetapan," kata Zuristyo.(RF/P-1)