Kepengurusan Hanura Versi OSO Digugat

WAKIL Sekretaris Jenderal Partai Hanura kubu Ambhara Dadang Rusdiana membenarkan pihaknya telah menggugat kepengurusan Hanura versi Oesman Sapta Odang (OSO) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Menurut Dadang, gugatan dilayangkan karena kepengurusan Hanura versi OSO yang disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM), tidak sesuai dengan kesepakatan islah.

"Dalam pandangan kubu kita, kubu Bambu Apus (Ambhara), kalau zero (point) option harus diawali titik keberangkatannya adalah Munaslub 2016, OSO-Sudding, dengan catatan tentunya semua Ketua DPD dan DPC yang pernah dipecat posisinya dikembalikan," ujar Dadang kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (29/1).

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto mempertemukan kubu OSO dan Daryatmo di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, kedua kubu menyepakati bahwa kepengurusan dikembalikan ke titik nol sesuai arahan Wiranto.

Namun demikian, kedua kubu berbeda dalam mengintepretasikan titik nol tersebut. Menurut Dadang, yang dimaksud titik nol ialah kepengurusan Hanura hasil Munaslub 2016 yang menetapkan OSO sebagai ketua umum dan Sarifudin Sudding sebagai sekjen.

Di sisi lain, OSO malah memecat Sudding dan menggantinya dengan Herry Lontung. Kepengurusan OSO-Lontung ini disahkan KemenkumHAM pada 17 Januari lalu.

"Titik awal Munaslub ini yang belum disepakati kubu Manhattan (OSO). Apa artinya rekonsiliasi kalau kedua belah pihak tidak berangkat dari titik yang menjamin ekualitas antar dua pihak yang bernegosiasi. Jadi poin-poin lain seperti saling mencabut laporan-laporan hukum dan lain-lain itu akan sangat tergantung atas kesepakatan titik awal," ujar dia.

Jika mengacu pada Munaslub Hanura versi Bambu Apus, Dadang mengatakan, mayoritas DPD menginginkan rekonsiliasi utuh dan menolak kepengurusan OSO-Lontung. "Tetapi versi Manhattan akan berbeda sebab DPD-DPD Bambu Apus sudah mereka pecat semua. Kan sampai hari ini kita lihat pemecatan terus dilakukan," imbuhnya.

Terkait islah yang tak berujung perdamaian antara kedua kubu, Sarifuddin Sudding engan berkomentar banyak. Namun demikian, ia berjanji akan mengungkap beragam isu yang melanda Hanura, termasuk soal pemecatan dirinya dan mahar politik.

"Ada saat saya bicara dan saya akan buka semua. Semuanya," ujar dia via pesan singkat ke Media Indonesia. (OL-4)