Perlu Ada Kategorisasi Varian Hate Speech di Kampanye

BERKACA dari pilkada Jakarta yang penuh dengan ujaran kebencian dalam kampanye sehingga berujung kepada tindakan persekusi, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyarankan agar Polri, KPU, dan Bawaslu duduk bersama. Tujuannya agar ujaran kebencian selama kampanye bisa dihindari. Menurut Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar, dengan indikator yang jelas, suatu kasus dapat ditentukan apakah masuk kategorisasi tindak pidana pemilu atau masuk kategorisasi ujaran kebencian yang masuk ke ranah pidana.

"Hanya terdapat perbedaan yang tipis antara hate spin (pelintiran kebencian), hate speech (ujaran kebencian), smear campaign dan black campaign sehingga menjadi sulit dalam mendefinisikan dan juga membuat kategori untuk mengklasifikasikannya," jelas Wahyudi.

Meski dalam konteks HAM ekspresi politik dilindungi haknya, Wahyudi menilai ekspresi politik yang penuh dengan kebencian dapat menjadi sebuah persoalan.

Dalam pantauan ELSAM sepanjang akhir 2016 hingga 2017, selain kasus ujaran kebencian, kasus main hakim sendiri juga marak terjadi. Setidaknya terdapat 54 peristiwa yang terjadi dengan unsur tersebut.

Dari ke 54 peristiwa itu terdapat perbuatan pengeroyokan sebanyak 34 peristiwa dengan 15 di antaranya korban meninggal dunia. Selain itu, terdapat 11 peristiwa perbuatan melanggar privasi, misalnya penggerebekan, pelecehan, hingga penyebaran data pribadi korban.

Perbuatan perusakan terjadi sebanyak tujuh peristiwa, baik itu perusakan rumah, mobil, dan pembakaran fasilitas umum. Selain itu, terdapat 11 peristiwa intimidasi dan 3 peristiwa pembubaran acara. Dari semua provinsi yang diteliti, ada 18 provinsi yang marak kasus main hakim sendiri. DKI Jakarta menjadi yang terbanyak dengan 12 kasus, disusul Jabar (11) dan Riau (4).(Dro/P-2)