Polarisasi Masyarakat Tidak Boleh Terjadi Lagi

NETRALITAS TNI dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 harus terwujud, demi menjaga negara dalam situasi yang kondusif.

Polarisasi masyarakat ketika Pemilu 2014 begitu kental dan negara dalam kondisi yang kurang baik. Di sisi lain, ketika itu netralitas TNI dipertanyakan banyak kalangan.

"Saat itu masyarakat seolah terpecah menjadi dua kubu, akibat hanya ada dua calon presiden yang bertarung, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Terlebih Prabowo Subianto merupakan pensiunan jenderal TNI. Sehingga ada kecenderungan masyarakat curiga dengan TNI," kata Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/1).

Moeldoko mengatakan, saat itu dirinya menjabat sebagai Panglima TNI dan berpesan pada semua prajurit TNI agar jangan mau dipengaruhi. Hal ini untuk menghilangkan kecurigaan bahwa TNI tidak netral.

"Ini pesan untuk ke luar dan ke dalam. Bahwa TNI tidak bisa dipengaruhi siapapun. Kalian jangan macam-macam ya prajurit. Kalau macam-macam, leher kamu saya gorok. Kira-kira begitu," ungkap Moeldoko.

Lewat pesan itu, ia mengklaim netralitas TNI terjaga saat pemilihan presiden 2014. "Alhamdulillah semua terkunci, tidak ada yang bisa main-main," tuturnya.

Ketika menghadiri seminar nasional Pilkada Damai 2018 di Jakarta, Rabu (24/1), yang digelar di Gedung Krida Bhakti, Jakarta itu, Moeldoko kembali menegaskan agar TNI bersikap netral di tahun politik ini.

Ia menuturkan, momen pemilu seharusnya dinikmati dan jangan berpikir berlebihan. Sebab, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah merupakan agenda politik yang rutin dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Semua menginginkan pemilu berjalan dengan damai dan tidak berdarah-darah. Jadi pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang tanpa kecurangan. Diselenggarakan oleh KPU dengan jujur, diawasi baik oleh Bawaslu, dan hasilnya diterima semua pihak," tuturnya.

Namun, Moeldoko meminta masyarakat agar tetap mengkritisi bila ada indikasi ketidaknetralan TNI. Dirinya tidak meragukan netralitas TNI dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Kalau ada pimpinan TNI yang aneh-aneh, segera saja kritisi agar tidak bablas," tandasnya.

Moeldoko menambahkan, saat ini adalah era keterbukaan. Dengan era itu, siapa pun bisa mengkritisi, termasuk pada TNI harus siap dikritisi dari pihak luar. Menurutnya, sepanjang pimpinan itu tak taat terhadap asas memang harus dikoreksi.

"Waktu saya jadi panglima TNI, teman-teman prajurit saya, saya siapkan untuk itu. Saya siapkan untuk bisa menerima koreksi dari orang luar agar kita menjadi warga negara yang semakin dewasa," pungkasnya. (OL-4)