ASN Jangan Khawatir akan Hasil Pilkada

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Asman Abnur kembali mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar bersikap netral dan tidak terjebak berpolitik praktis dalam pilkada serentak 2018.

Pemerintah, kata dia, sudah ber-ulang kali melarang kehadiran dan peran serta abdi negara dalam kontestasi politik apa pun. Pihaknya sudah menerbitkan aturan untuk menjaga netralitas ASN selama perhelatan itu. "Kami melahirkan keputusan Menpan, PP Nomor 11/2017 sudah jelas tak boleh ASN ikut berpolitik," kata dia di Bandung, kemarin.

Menurutnya, ASN harus tetap menjaga profesionalisme dalam bekerja sebagai abdi negara, tidak berpolitik, apalagi menjadi tim sukses.

"Saya tegaskan jangan masuk ke area yang bukan domain ASN. Kerja profesional!"

Dengan begitu, sambungnya, ASN tak perlu khawatir akan hasil pilkada di daerah masing-masing. "Siapa pun yang menang, tetap kerja profesional. Tinggal sesuaikan visi-misi untuk kepentingan rakyat," cetus Asman.

Ia menambahkan sanksi tegas siap menanti ASN yang tidak patuh terhadap aturan yang ada. Terlebih, Kemenpan-Rebiro dibantu Badan Pengawas Pemilu akan mengawasi ASN dalam perhelatan pilkada.

"Yang melanggar pasti ada sanksi dari panwaslu. Keputusan panwaslu akan di-follow up Menpan-Rebiro dan BKN," tandasnya. Setelah menerima hasil dari Bawaslu, pihaknya akan menggelar sidang badan kepegawaian untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan. "Apakah dia diputuskan dipecat atau penurunan pangkat."

Namun, dia optimistis di pilkada serentak kali ini semakin banyak ASN yang sadar akan posisi dan kedudukan mereka. "Sampai hari ini belum ada laporan, kan belum kampanye. Semoga tidak ada laporan karena sekarang ASN sudah semakin sadar," ucap Asman.

16 ASN berpihak

Sementara itu, 16 ASN di sejumlah daerah di Jawa Timur terindikasi mengikuti kegiatan salah satu bakal calon kepala daerah sebelum masa kampanye berlangsung.

"Mereka tersebar di sejumlah daerah Jatim. Kami masih menunggu laporan resminya," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Dukungan Antarlembaga Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi.

Pihaknya menerima laporan itu dari Bawaslu kabupaten dan kota, tapi secara resmi belum masuk ke Bawaslu Jatim. "Mungkin karena ketidaktahuan, mereka berada di lokasi tempat deklarasi pasangan bakal calon tertentu atau kegiatan semacam itu," ujarnya.

Temuan Bawaslu Jatim itu antara lain di Ponorogo, Probolinggo, dan Bangkalan. Meski begitu, menurut Aang, pihaknya tidak bisa langsung mengambil tindakan. Bawaslu hanya memberikan rekomendasi kepada atasan ASN tersebut. "Kami tidak berwenang melakukan penindakan. Kami sifatnya hanya merekomendasikan kepada atasan mereka."

Di sisi lain, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun meminta penjabat Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza yang baru dilantik agar menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan menyukseskan penyelenggaraan pilkada di Kota Tanjungpinang.

"Kepada wali kota baru, Raja Ariza, agar membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan pilkada agar aman, tertib, damai, serta tidak terjadi adu domba yang pada akhirnya akan merugikan rakyat, khususnya masyarakat Tanjungpinang. Di samping itu, menjaga netralitas ASN dalam pesta demokrasi kali ini," tukasnya.

Raja Ariza dilantik sebagai penjabat wali kota berdasarkan Surat Keputusan Mendagri No 131.21-85 tanggal 19 Januari 2018. Ia menggantikan Wali Kota Lis Darmansyah. (FL/HK/P-3)