Genjot Pelayanan di Tahun Politik

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) mencanangkan enam program kerja yang menjadi resolusi 2018.

Keenam resolusi itu terkait dengan nilai-nilai organisasi, yaitu integritas, profesional, dan akuntabilitas aparatur sipil negara (ASN).

Menpan-Rebiro Asman Abnur menjelaskan resolusi itu ialah meningkatkan kualitas manajemen kinerja, meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birorkasi, dan menata kelembagaan.

"Selain itu, meningkatkan kualitas penerapan manajemen SDM ASN dan memperkuat serta memperluas penerapan e-government, termasuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Asman dalam acara Refleksi 2017 dan Resolusi 2018 Kemenpan-Rebiro di Jakarta, kemarin.

Acara itu antara lain dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Bappenas Bambang S Brojonegoro, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, serta Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto.

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Asman menargetkan penerapan awal di sembilan provinsi, termasuk menerapkan sistem informasi pelayanan publik (SIPP) dan inovasi pelayanan publik.

"Selain terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik, diharapkan resolusi tersebut dapat mendorong peningkatan rangking ease of doing business (EoDB) Indonesia sesuai target Presiden Joko Widodo," tandas Asman.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN, evaluasi terhadap sistem rekrutmen CPNS terus diperbaiki.

Misalnya, menuntaskan rancangan peraturan pemerintah terkait dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN serta mengintegrasikan data kepegawaian seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Menurut Asman, nantinya untuk jumlah formasi CPNS 2018 akan menyebar di seluruh daerah.

Namun, dia tidak menjelaskan kementerian lembaga yang memiliki formasi CPNS terbesar.

"Nanti intinya sesuai dengan usulan formasi masing-masing," tandasnya.

Asman menegaskan penyelenggaraan penerimaan CPNS ke depan akan semakin diperketat. Hal itu, kata dia, bertujuan mewujudkan ASN yang bermutu.

"Dengan sistem rekrutmen yang lebih baik," pungkasnya.

Sementara, Menteri Nila meminta Kemenpan-Rebiro memperbanyak jumlah dokter, khususnya di bidang kesehatan di daerah pelosok.

Menurut Nila, dari 1008 puskesmas di daerah terpencil, sebagian besar masih minim tenaga dokter.

Ia juga mengusulkan Kemenpan-RB dapat menerbitkan aturan terkait batas usia untuk dokter spesialis guna mengatasi kekurangan di daerah.

"Penyediaan tenaga medis yang cukup dan baik merupakan keharusan. BPJS mau bekerja sama jika ada dokter," tandasnya.(Pol/P-3)