Penggelapan Mahar Pilkada oleh OSO Perkara Pribadi

DUGAAN penggelapan uang mahar politik yang mencapai Rp200 miliar oleh Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang merupakan perkara pidana pribadi yang bukan merupakan kebijakan partai. Untuk itulah OSO dilaporkan ke Polisi, bukan Badan Pengawas Pemilu.

Uang mahar tersebut diduga disetorkan ke rekening OSO Securities melalui wakil bendahara umum partai berinisial BP. Wakil Ketua DPP Hanura kubu Daryatmo, Sudewo mengatakan sedikitnya Rp200 miliar uang mahar disetorkan di rekening milik OSO.

"Total kisaran segitu tapi bisa kami rasa lebih. Itu sudah diakui langsung olehnya sebagai ketua umum saat itu menarik mahar dan juga memasukkan uang tersebut ke Oso sekuritas juga beberapa uang dari sumber lain termasuk Kesbangpol dari pemerintah dan iuran kader partai Hanura, juga ikut masuk dalam rekening Oso Secuirities," ungkapnya di Bareskrim Polri, hari ini.

Lebih lanjut dijelaskan sejumlah kader partai yang akan berlaga dalam pilkada dimintakan mahar senilai Rp350 juta hingga miliaran. Namun tindakan menghimpun uang yang kepentingan pribadi tersebut menurut Sadewo merupakan tindakan oknum perorangan dan bukan partai.

"Jadi kami menilai tindakan menghimpun uang itu adalah tindakan pribadi bukan tindakan kelembagaan institusi partai Hanura," tegasnya

Selanjutnya Sadewo melalui mengacaranya Adi Warman akan melaporkan tindakan mahar politik tersebut ke Bareskrim Polri. Hal ini berdasarkan laporan dari sejumlah kader partai yang dimintakan sejumlah uang mahar secara bertahap.

"Ini akan kami laporkan. Tapi memang ini belum pernah dilaporakan oleh DPP ke Bawaslu atau KPU. Karena memang tidak ada kaitannya dengan partai," jelasnya

Sadewo melanjutkan meski Oesman telah mengakui tindakan tersebut namun tidak pernah ada perjanjian kerjasama antara OSO Securities dengan Hanura untuk pengelolaan keuangan. Selain itu pengelolaan keuangan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD ART partai di antaranya melalui rapat dewan pimpinan pusat.

"Tidak ada kerjasama itu ada pilihan bank-bank yang lain mengapa harus masuk ke rekening pribadi. Tidak ada rapat dewan pimpinan pusat hanya langsung dari perintah Oesman Sapta sebagai ketua umum," cetusnya. (OL-7)